FGD Rabat Anggaran di Sulsel
Guru Besar Unhas Minta Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Ubah Mindset Penggunaan Anggaran
Seperti perjalanan dinas tidak terlalu banyak, pergantian peralatan kantor yang tidak perlu, biaya operasional perkantoran, untuk rapat yang tidak per
|
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Alfian
Tribun-Timur.com/Kaswadi Anwar
FGD TRIBUN - Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu (kiri) saat hadir sebagai narasumber di FGD Tribun Timur dengan tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel di lobby Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih 430, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025). Prof Abdul Hamid Paddu meminta kepada daerah terpilih di Sulsel untuk ubah mindset dalam penggunaan anggaran.
Terpenting anggaran tidak perlu dipangkas, lalu dipindahkan ke sektor produktif.
"Kalau kita menggunakan uang secara selektif menjadi efektif, efisien, pertumbuhan ekonomi itu bisa di atas enam persen," ucapnya.
Apalagi, ungkap dia, 10 tahun lalu pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu di atas rata-rata nasional, tidak pernah di bawah.
Baru beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Sulsel di bawah nasional.
"Jadi kalau kita memperbaiki cara berpikir mengelola anggaran dan pembangunan ke arah yang baik, pasti bisa tercapai (pertumbuhan ekonomi meningkat), sehingga rakyat bisa mencapai kemaslahatan," tandasnya. (*)
Halaman 2 dari 2
Berita Terkait: #FGD Rabat Anggaran di Sulsel
Efisiensi Anggaran, Pemprov Sulsel Kurangi Rp20 Miliar untuk Sektor Pekerjaan Umum |
![]() |
---|
Prof Hamid Paddu Sebut Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Ubah Mindset |
![]() |
---|
Efisiensi Anggaran, Perkindo Sulsel Harap Rahman Pina Suarakan Aspirasi Pekerja Konstruksi |
![]() |
---|
Efisiensi Rp112 Miliar Untuk MBG, Pemprov Sulsel Sesuaikan RPJMD Untuk 5 Tahun ke Depan |
![]() |
---|
Prof Hamid Soroti Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Turun 10 Tahun Terakhir |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.