Ray Suryadi: Pemerintah Perlu Susun Strategi Hadapi Pemotongan Dana Transfer Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD) dinilai memberatkan. 

Sejumlah kepala daerah di Indonesia ramai-ramai melayangkan protesnya atas kebijakan Kementerian Keuangan tersebut. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menilai, pengurangan anggaran tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan program pemerintah. 

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) otomatis akan terkoreksi dengan kebijakan tersebut. 

Informasi yang ia himpun, alokasi TKD Pemkot Makassar akan dikurangi Rp500 miliar dari Rp2,46 triliun jatah di 2025.

Ia berharap, kebijakan ini ditimbang dengan matang.

Apalagi dana transfer pusat sangat membantu daerah dalam merealisasikan kegiatan, utamanya infrastruktur. 

"Semoga pemerintah pusat mendengar masukan dari daerah. Total APBD Makassar Rp5,2 triliun, kalau dikurangi sepertinya tahun depan kita agak sulit menaikkan target," ucap Ray Suryadi Arsyad kepada Tribun Timur, Jumat (10/10/2025). 

Kendati begitu, selain berharap rencana tersebut berubah, pemerintah daerah juga harus menyiapkan strategi lain. 

Kata Ray, Pemkot dan DPRD Makassar harus segera berkoordinasi untuk menghadapi pemotongan TKD tersebut. 

"Lebih baik kita menyiapkan strategi bagaimana menghadapi pemotongan (TKD) itu. Kita pikirkan program apa yang akan kita pangkas dan kurangi," ujarnya. 

Pemkot dan DPRD harus melihat program prioritas yang dijalankan pemerintah pusat. 

Misalnya pemerintah pusat fokus pada sektor pendidikan, maka pemerintah daerah perlu mengurangi porsi anggaran untuk sektor tersebut. 

Strategi ini dilakukan agar program dan kegiatan yang berjalan bisa seimbang, tidak berpusat di sektor tertentu. 

"Kalau ada perbaikan kelas, perbaikan sekolah biarlah pusat (yang tangani), sehingga ada keseimbangan. Kita di pemkot akan menyesuaikan porsinya masing-masing," tuturnya.