DPRD Bakal Panggil BKPSDM Wajo soal Nasib Ribuan Tenaga Honorer: Kok Gajinya Disetop

"Tahun ini belum digaji. Masih menunggu arahan dari pusat mengenai statusnya," ungkapnya.

Sebagai informasi, nasib ribuan tenaga honorer di Wajo tak kunjung mendapatkan titik terang.

Bahkan setelah Mendagri menegaskan agar setiap daerah melaksanakan mandat pengangkatan pegawai Non-ASN, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ribuan tenaga honorer telah mengikuti Seleksi PPPK tahap 1.

Langkah tersebut belum berhasil memastikan nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Wajo.

Sebab formasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Waio terbilang nihil.

Dari ribuan tenaga honorer, hanya 250 yang akan diangkat Pemkab menjadi PPPK.

Rinciannya, 130 guru, 80 tenaga kesehatan, dan 40 tenaga teknis.

Angka itu dinilai tak sebanding dengan ribuan tenaga honorer.

Bahkan beberapa diantara mereka ada yang telah mengabdikan diri hingga berpuluh-puluh tahun.

Seperti dirasakan honorer inisial I bahkan telah berkali-kali mengikuti seleksi baik CPNS maupun PPPK.

Salah satu sebab yang menutup langkah I menjadi Aparatur Negara adalah rumitnya aturan yang ditetapkan.

Aturan yang dimaksud yakni pengusulan formasi yang tidak melibatkan masing-masing kepala OPD, hanya petinggi kebijakan.

Hal itu dianggap fatal, sebab diduga ada indikasi pengaturan formasi dengan menunjuk dan menempatkan orang tertentu.

Sehingga, sangat disayangkan apabil hal itu diduga dilakukan Pemkab Wajo.

"Sudah puluhan tahun saya di sini, status saya tidak ada kejelasan. Karena, hanya sedikit saja yang diterima," paparnya.

"Harusnya ada perlakuan khusus kepada kami yang bertahun-tahun mengabdi. Pemerintah harus jeli mempertimbangkan hal ini," tambahnya.(*)