Legislator DPRD Takalar Bantah Tunjangan Naik, 'Kami Perjuangkan Infrastruktur dan BPJS'

PATTALLASSANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPRD Takalar sekaligus Anggota Badan Anggaran, Husniah Rachman membantah isu bahwa tunjangan Anggota DPRD Takalar naik.

‎Husniah menyampaikan bantahannya dalam Rapat Paripurna Persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Selasa (2/9/2025) di Gedung DPRD Takalar di Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulsel.

‎"Saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa tidak sedikit pun dibahas kenaikan tunjangan dalam rapat badan anggaran, pun dalam rapat kerja bersama OPD," kata politisi Partai Demokrat ini.

‎Husniah mengklaim, legislator hanya berkepentingan memperjuangkan kepentingan rakyat.

‎"Kami di Banggar hanya berjibaku, hanya untuk memperjuangkan jembatan, jalan, BPJS, dan pendidikan," ucapnya.

‎Sebelumnya, beredar isu DPRD Takalar mengusulkan peningkatan nilai tunjangan.

‎Pembahasan kenaikan nilai tunjangan tdikabarkan dibahas dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

‎Wakil Ketua DPRD, Fadel Achmad membantah ada pembahasan kenaikan tunjangan.

Baca juga: KUA-PPAS Perubahan APBD Takalar 2025 Disepakati, DPRD: Program Tak Pro Rakyat Dievaluasi

‎Ia lebih lanjut menjelaskan garis besar hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025.

‎Di antaranya Fadel menyebut ada koreksi anggaran Rp40 miliar dibanding dalam APBD pokok.

‎"Mengalami koreksi untuk APBD sebesar Rp 1,1 triliun lebih dari APBD pokok Rp 1,2 triliun lebih," kata Fadel.

‎Fadel lebih lanjut menyampaikan, dilakukan pergeseran anggaran sebanyak Rp16 miliar untuk mendukung visi-misi bupati.

‎Kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam APBD pokok yang dianggap tidak berorientasi untuk kepentingan rakyat.

‎"Telah dievaluasi untuk dirasionalkan semua fraksi," ucap Fadel.(*)