Paradoks: MK Sebagai Corong Keadilan Sengketa Pilkada

Dapat kita lihat bersama nasib petani dengan biaya produksi yang begitu mahal tidak sesuai dengan hasilnya.

Kalimat berpihak pada petani hanya dapat dijumpai di kampanye-kampanye.

Terus apa yang kita harapkan dengan bergulirnya sengketa hasil pilkada di MK?

Bagaimana pun, patut di syukuri sebab elite politik memilih menyelesaikan konflik pilkada 2024 bukan secara anarkis, tetapi secara beradab di MK.

Sekalipun kita sudah bisa menebak, bahwa putusan MK tidak mengubah apa-apa, kesenjangan sosial akan tetap ada selama para politisi korup bergentayangan dimana-mana.

Kepercayaan (trust) terhadap elite politik telah terkikis. Olehnya kebijakan apa pun yang di keluarkan para politisi, apa lagi memberatkan masyarakat, pasti mendapatkan resistensi.

Protes itu muncul sebab hilangnya kepercayaan masyarakat. Resistensi itu tidak akan terjadi bila elite politik berbenah dan membersihkan dirinya dari perilaku rakus dan korup.

Meninjau trend sejarah politik kita yang masih sangat tidak bermoral, menjadi titik berangkat bagi kita dalam menentukan atau memilih figur yang berkualitas.

Langkah strategis harus dimulai dengan membangun sistem yang berbasis pada kepercayaan dan transparansi, sambil menabur benih moralitas yang dapat tumbuh subur di lingkungan birokrasi, elite politik, penyelenggara pilkada, dan sampai ke masyarakat.

Sekarang kita harus bersatu padu, bersinergi dan bergerak dalam menata kembali fondasi yang telah rapuh.

Kita harus rajin memberi masukan yang positif tapi kritis, dengan mendekatkan suara-suara keresahan ditelinga para elite politik agar mereka mampu dan memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.(*)