Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Paradoks: MK Sebagai Corong Keadilan Sengketa Pilkada

Di Sulawesi Selatan, misalnya, terdapat 11 perkara sengketa hasil pilkada telah teregistrasi di MK (e-BRPK).

Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Paradoks: MK Sebagai Corong Keadilan Sengketa Pilkada
IST
Subair, Alumnus Universitas Hasanuddin 9

Elite politik akan memilih jalan tengah dengan menjaga kepentingan dan saling melindungi dari jebakan yang mereka buat sendiri.

Pada akhirnya, tetap merekalah jadi pemenangnya. Sekali lagi, kekalahan milik kita seutuhnya.

Kesenjangan Sosial

Sialnya, elite politik telah menernak kesenjangan sosial. Langkah yang ditempuh para politisi di MK memperpanjang ekspresi fanatik bagi masyarakat, yang kuat kaitannya dengan degradasi atau bahkan makin hilangnya rasionalitas.

Jurang relasi sosial menganga di antara kobaran api kemarahan yang juga berkeinginan untuk menggusur dan menghilangkan yang lain.

Nyaris disetiap momentum lima tahunan terjadi konflik horizontal melalui tangan-tangan kotor politisi.

Mereka yang tidak bermoral selalu memiliki persediaan merasionalisasikan perbuatan tercelahnya dengan bantuan influencer yang dapat menggeser perhatian masyarakat dari persoalannya.

Kebusukan moral-etik tetap dipraktekkan, diabsahkan dan dibungkus dengan wewangian.

Dan kembali mendalilkan kemundurun demokratis akibat maraknya money politic di lingkungan masyarakat.

Money politic atau politik uang akan tetap tumbuh subur dan mahal apabila indeks pembangunan manusianya terbilang masih rendah, dimana yang miskin akan selalu berharap belas kasih, sementara politisi berharap suara.

Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin tinggi pula biaya demokrasi electoral.

Ketidakadilan ekonomi menjadi indikator kemiskinan struktural masyarakat, yang kemudian memperkokoh politik uang.

Sementara elite politik melihat peluang dengan memanfaatkan kemiskinan sebagai ladang suara, dengan memberi mereka uang.

Kemiskinan akan tetap terpelihara agar bisa panen setiap momentum lima tahunan.

Partisipasi masyarakat dalam kontestasi pilkada cenderung dimaknakan sebagai keterlibatan secara jumlah, perhatian terhadap masyarakat terhenti bersamaan dengan selesainya pilkada.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved