Pemprov Sulsel Berutang ke Pemkab Luwu Rp27 M

“Kabupaten/kota sangat bergantung pada dana ini. Jika pembayaran terus tertunda, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Salman.

Menurut Kepala BKAD Sulsel, Salehuddin, anggaran Rp 1,9 triliun mencakup pembayaran utang DBH tahun 2024 serta alokasi tahun berjalan. 

Ia berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh pembayaran DBH pada tahun ini.

“Kami telah mengalokasikan Rp 1,9 triliun dalam APBD 2025 untuk menyelesaikan pembayaran DBH yang tertunda. 

Fokus Pemprov Sulsel, menurutnya, adalah memastikan kabupaten/kota mendapatkan haknya secara bertahap.

Kendati demikian, Salman mengingatkan agar tidak ada lagi pengalihan anggaran seperti yang terjadi sebelumnya. 

Sebab, hal ini adalah momen penting untuk memulihkan kepercayaan daerah kepada Pemprov Sulsel. 

Oleh karena itu, Komisi C akan terus mengawasi agar pembayaran DBH sesuai rencana dan tidak lagi dialihkan ke kebutuhan lain.

Salman lantas berharap pembayaran DBH bisa rampung pada 2025 sesuai janji Pemprov Sulsel. 

Dengan demikian, daerah dapat kembali fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa terbebani masalah anggaran.

Diberitakan sebelumnya, polemik terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mandek kembali mencuat dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi C DPRD Sulsel dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Senin (13/1/2024).

Dalam rapat yang digelar di Gedung Tower DPRD Sulsel, Komisi C menyoroti utang DBH yang belum dibayarkan untuk 20 kabupaten/kota di Sulsel.

Di mana total utang pemprov yang mencapai hampir Rp 1 triliun, atau lebih tepatnya sekitar Rp 972 miliar.

Angka fantastis ini menjadi sorotan setelah rapat kerja yang digelar oleh Komisi C DPRD Sulsel bersama BKAD Sulsel. 

Wakil Ketua Komisi C, Fadel Tauphan Ansar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterlambatan pembayaran DBH.