Ijazah Paket C Trisal Tahir Tak Sah, Disdik DKI Jakarta: Tidak Terdaftar di Ujian Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Persoalan legalitas ijazah paket C milik Calon Wali Kota Palopo terpilih, Trisal Tahir, mencuat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sidang ini mengungkapkan sejumlah kejanggalan pada ijazah yang menjadi salah satu dokumen pencalonan Trisal Tahir.

Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Wawan Sofwanudin, menegaskan bahwa ijazah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud.

Dalam sidang dipimpin Ketua DKPP Heddy Lugito, Wawan Sofwanudin memaparkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran, nama Trisal Tahir tidak tercatat dalam data Ujian Nasional (UN).

Hal ini menjadi salah satu indikasi ketidaksesuaian administrasi.

Dia menjelaskan, pada awal September 2024, KPU dan Bawaslu Palopo datang ke Disdik DKI Jakarta untuk memverifikasi dokumen pencalonan Trisal Tahir.

"Dari hasil pemeriksaan, kami mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa nama (Trisal Tahir) tersebut tidak terdaftar dalam data UN," jelas Wawan dalam ruang sidang pada Selasa (14/1/2025).

Ia menambahkan bahwa dalam sistem pendidikan nasional, seluruh peserta didik, termasuk peserta program paket C, wajib mengikuti Ujian Nasional sebagai salah satu syarat kelulusan.

Ketidakterdaftaran Trisal Tahir dalam data UN menunjukkan bahwa ijazahnya tidak memenuhi standar yang diatur dalam Permendikbud.

Wawan juga memaparkan bahwa ijazah paket C milik Trisal Tahir dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yusha, sebuah lembaga pendidikan nonformal di Jakarta.

Namun, ijazah tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Kementerian Pendidikan.

Wawan juga menanggapi terkait dengan ijazah Trisal Tahir yang ditandatangani oleh kepala dinas, tetapi kemudian dicoret dan diganti dengan tanda tangan kepala PKBM.

Menurutnya, berdasarkan peraturan Kemendikbud, ijazah seharusnya dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan, bukan kepala PKBM Yusha Jakarta Utara.

"Sesuai juknis, ijazah yang tercatat harusnya dilegalisir oleh kepala dinas, dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara," ungkap Wawan.

Heddy Lugito kemudian menanyakan lebih jauh.

"Jadi yang melegalisir ijazah seharusnya siapa?" tanya Heddy Lugito.

Wawan menjawab dengan tegas bahwa proses legalisir ijazah harus mengacu pada Permendikbud.

"Yang melegalisir itu harusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota, bukan kepala PKBM atau kepala sekolah," jelasnya.

"Artinya nama yang diminta oleh KPU pada waktu itu, yakni Trisal Tahir memang tidak ada? Tidak termasuk dalam data ujian nasional?" tanya Heddy Lugito kepada Wawan.

"Iya, yang mulia," jawab Wawan.

Dalam sidang, Heddy Lugito juga menyoroti peran KPU Palopo yang seharusnya lebih teliti dalam memverifikasi dokumen pencalonan.

Ia menegaskan bahwa KPU semestinya memanggil kepala dinas pendidikan atau pejabat yang berwenang, bukan kepala PKBM, untuk memastikan keabsahan dokumen.

"Jika KPU melakukan verifikasi dengan benar, mereka seharusnya memanggil kepala dinas untuk memastikan legalitas ijazah ini," tegas Heddy.

Regulasi Pendidikan Nonformal

Wawan juga menjelaskan bahwa pendidikan nonformal, termasuk paket C, diakui dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Namun, pelaksanaannya harus mengacu pada regulasi nasional dan juknis yang berlaku.

"Kami tidak mengatakan bahwa ijazah ini palsu, tetapi apakah sesuai dengan juknis atau tidak. Dalam hal ini, jelas ada ketidaksesuaian," ujar Wawan.

Menanggapi temuan ini, Heddy Lugito menegaskan bahwa keabsahan dokumen administrasi calon kepala daerah adalah hal yang krusial dalam proses pemilu.

Ia menyoroti KPU Palopo bahwa semestinya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.(*)