Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Uang Palsu di UIN

Siapa 3 DPO Uang Palsu UIN Alauddin Libatkan Andi Ibrahim? Kapolres Gowa Sebut Tak Termasuk ASS

Isu yang beredar, pengusaha Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) sebagai salah satu DPO kasus uang palsu UIN Alauddin. Namun Kapolres Gowa membantah.

Editor: Sakinah Sudin
Kolase Tribun Timur/ Sakinah Sudin
Kolase: Andi Ibraim tersangka kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar (Istimewa) dan Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak (Istimewa). 

 Mesin cetak uang palsu yang diperkirakan berbobot dua ton itu, didatangkan langsung dari China lewat Surabaya.

"Alat besar itu senilai Rp600 juta di beli di Surabaya namun di pesan dari Cina, alat itu dimasukkan salah satu tersangka inisial AI ke dalam salah satu kampus di Gowa," ujarnya.

Pembuatan Uang Palsu Direncanakan Sejak 2010

Diberitakan Tribun-Timur.com sebelumnya, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan tersangka pembuat dan pengedar uang palsu yang juga Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Dr Andi Ibrahim, pernah hendak maju di Pilkada Barru 2024.

Andi Ibrahim mulai mencetak uang palsu jauh pada bulan September 2024 lalu, beberapa bulan sebelum Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada bulan November 2024.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan, Andi Ibrahim ingin maju di Pilkada Barru dengan mengandalkan uang palsu yang ia produksi.

"Jadi tersangka (Andi Ibrahim) mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Barru tapi Alhamdulillah tidak jadi," kata  Irjen Yudhiawan Wibisono saat menggelar konfrensi pers di Markas Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tompo, Sungguminasa, Kamis (19/12/2024) 

Yudhi mengutarakan hal tersebut, sambil menunjukkan proposal Andi Ibrahim.

Proposal itu, bergambar Andi Ibrahim mengenakan jas tutup dan songkok recca.

Batalnya Andi Ibrahim maju pada Pilkada 2024 itu, kata Yudhi karena tidak ada partai yang meliriknya.

Pilkada Barru diikuti tiga pasangan calon. Masing-masing Andi Ina Kartika-Abustan, drg Ulfa Nurulhuda-Muassir Hasri Gani, serta pasangan Muhammad Aras-Aska Mappe. 

"Jadi dana ini uang yang dicetak akan dipakai untuk itu, tapi tidak jadi tidak ada partai yang mencalonkan," terang Yudhi.

"Walaupun nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi," sambungnya.

Berdasarkan keterangan Kapolda Sulsel, rencana pembuatan uang palsu ini dimulai sejak Juni 2010 lalu. 

"Sampai dengan Juni 2022 kembali lagi untuk merencanakan, kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dimulai dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan," paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved