Pilkada 2024
Partisipasi Rendah: Gejala Krisis Demokrasi Lokal
Pilkada 2024, seharusnya menjadi cerminan kedewasaan demokrasi lokal seantero Indonesia. Namun, fakta lapangan partisipasi rendah.
Oleh Juanto Avol
TRIBUN-TIMUR.COM- Usai sudah pertemuan sakral, antara pemilih dan calon, di dalam kotak suara mereka bersua, menentukan ikatan janji dan harapan politik, atas sebuah gambaran visi-misi yang kompleks tentang kepemimpinan daerah.
Pilkada 2024, seharusnya menjadi cerminan kedewasaan demokrasi lokal seantero Indonesia. Namun, fakta lapangan di beberapa daerah terlihat, soal rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
Presentase itu menunjukkan gejala serius, kian banyak masyarakat yang merasa Pilkada tidak relevan bagi hidup mereka.
Publik pun bertanya, apakah fenomena ini menunjukkan apatisme warga terhadap politik? Ataukah ini indikator kegagalan parpol mengurus sistem politik dalam merangkul dan mendidik rakyat?
Jangan-jangan munculnya analisis kritis itu, mengenai rendahnya partisipasi pemilih akibat prilaku pilar demokrasi, yaitu mesin politik yang mandek, kering, tak mampu mendompleng kepercayaan rakyat atas calon yang disuguhkan oleh parpol menjadi magnet menarik, untuk menaruh harapan rakyat pada orientasi kesejahteraan dan peningkatan SDM.
Jika hal demikian mendekati nyata, maka sangat penting setiap elemen bangsa melakukan refleksi dan evaluasi politik untuk pembenahan demokrasi di tingkat lokal.
Munculnya sikap apatisme diatas bukan sekadar masalah individu, melainkan cerminan krisis sistemik. Masyarakat semakin skeptis terhadap politisi yang lebih sering terlihat memenuhi kepentingan kelompok oligarki ketimbang kebutuhan mendasar warga.
Makanya, Pilkada kadang dianggap hanya sebagai ritualitas, rutinitas lima tahunan tanpa perubahan nyata, dimana kepala daerah terpilih, kerap abai pada janji kampanye visi-misinya setelah duduk ditampuk kuasa, semoga tidak. Kalau pun terealisasi, seringkali dipenghujung masa jabatan wujud program visi misi itu hanya sebagai amunisi kepentingan berikutnya.
Kondisi demikian diperparah dengan minimnya transparansi dalam proses demokrasi, sehingga rakyat sebagai pemilih, merasa suara mereka bak pepesan kosong tiada arti.
Apatisme rakyat terhadap politik, nampak ibarat erosi, lemahnya kepercayaan publik terhadap janji politik menjadi salah satu pijakan rendahnya partisipasi.
*Polarisasi Politik*
Tahun politik 2024 ini memang melelahkan, usai Pemilu terbitlah Pilkada. Stafet nafas politik belum redah, rakyat lalu ditimpali lagi wajah-wajah politisi diberbagai sudut kota menembus perkampungan. Aktor elit seakan berkata, perjuangan belum selesai kawan, kita harus bergerak lagi di level berikutnya.
Kusamnya realita sosial dan politik menghiasi, menambah fase pergolakan politik itu nampak masih pada lingkaran yang sama, diwarnai dengan kampanye yang sarat dengan isu identitas, konflik sektarian, dan narasi-narasi yang terpolarisasi menyerang personal calon.
| Pasangan Mari-Yo Unggul Sementara di PSU Pilgub Papua 2025 Berdasarkan Exit Poll |
|
|---|
| Cetak Sejarah Suara Terkecil, Putri Dakka-Haidir Basir Anjlok di PSU Palopo Sentuh 0,3 Persen |
|
|---|
| Bawaslu Palopo Imbau Penertiban APK Jelang Masa Tenang PSU Pilkada |
|
|---|
| Sosok Santi Parida Dewi, Dibayar Rp64 Juta Supaya Memilih di Pilkada Barito Utara |
|
|---|
| Ayah-Anak Gagal Pilkada 2024, Nadalsyah Kalah Pilgub Kalteng, MK Gugurkan Akhmad Gunadi karena Uang |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Anggota-Bawaslu-Gowa-Divisi-Pencegahan-Parmas-dan-Humas-Juanto-Avol.jpg)