Partisipasi Rendah: Gejala Krisis Demokrasi Lokal

Akhirnya, nian cita memotivasi masyarakat untuk terlibat, narasi ini justru membuat sebagian besar pemilih enggan mencoblos karena merasa terjebak dalam pilihan yang merusak harmoni sosial, agama, dan kultur kuat mengakar yang selama ini mereka bangun. 

Idealnya, aktor politik itulah yang harus berbenah, tidak terus menggembosi rakyat dengan polarisasi demikian yang menciptakan ketakutan, terutama bagi pemilih yang khawatir terhadap dampak sosial dari keputusannya. Maka sebagi aktor, semestinya mereka terus memberi contoh dalam prestasi kepemimpinan.

Dinamika politik diatas, mungkin menjadi indikator rendahnya kualitas kandidat, ikut berdampak rendahnya partisipasi, karena cara itu mencerminkan rasa frustrasi rakyat terhadap pilihan yang dianggap tidak mewakili aspirasinya. 

Dan kandidat demikian sesungguhnya telah menunjukkan citra diri yang kering gagasan dan ide konstruktif dalam memajukan harapan pembangunan daerah.

Jika dicermati lebih dalam, nampaknya, variabel lain yang menyebabkan terjunnya partisipasi pemilih, tidak sedikit yang merasa terjebak dari pengalaman pemilu lalu. Memori rakyat masih dingiangkan, melekat dalam ingatan, apakah memilih calon yang buruk atau tidak mencoblos sama sekali. 

Paradigna itu muncul, akibat proses rekrutmen politik banyak yang didominasi bukan kader parpol yang berkualitas, tetapi dorongan kepentingan elite menghasilkan kandidat yang sering kali tidak memiliki rekam jejak, kompetensi, atau integritas yang memadai. 

Perlu diketahui kini, kecerdasan rakyat tidak bisa ditebak, ruang-ruang bacaan dan informasi merebak dilapisan bawah. Disitulah, mereka terlihat membanding kapasitas antara pemilih dan yang dipilih melampaui nalar kita.

Ironi memang, prilaku aktual dan kapasitas calon kadang dibumbui prilaku yang membelenggu, faktor diluar nalar sehat dipraktikkan didepan mata, transaksional disuguhkan kepada konstituen, menggiurkan dan memantik hasrat pemilih pada pilihan berat, antara kesempatan "amplop" atau harapan janji yang visioner.

Disisi lain, pemilih yang tidak mendapatkan "fulus" merasa tidak dihargai atas kesempatan haknya, lalu akhirnya memilih keputusan instan, dan disaat yang sama mereka pupuskan harapan kebaikan.

Akhirnya, pilkada hanyalah ajang transaksional tanpa nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, jumlah 24 Kabupaten/Kota, menunjukkan partisipasi pemilih dari 71,9 persen menurun ke 71,4 % . Itu artinya, pergeseran sekitar 0,5?ri Pilkada sebelumnya.

Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dibeberapa daerah adalah peringatan, sinyal, bahwa demokrasi lokal sedang menghadapi tantangan serius, mungkin akibat ketidakpercayaan terhadap sistem, buruknya kualitas kandidat, struktural dan prasarana menjadi akar masalah yang membutuhkan solusi segera. 

Kedepan, jika tidak ada langkah konkret untuk mereformasi sistem, pilkada hanya akan menjadi simbol demokrasi tanpa substansi, sementara di sisi lain masyarakat terus kehilangan harapan pada proses politik yang seharusnya menjadi milik mereka.

Olehnya itu, musti ada rekomendasi kritis untuk reformasi dan evaluasi mendatang, seperti perbaikan sistem rekrutmen kandidat, mendorong partai politik membuka proses pencalonan yang lebih inklusif dan transparan, memastikan calon yang diusung memiliki integritas dan kapasitas nyata untuk memimpin.

Selain itu, edukasi politik berkelanjutan musti terus digaungkan pada rakyat, mutlak menjadi prioritas, tidak hanya menjelang pilkada, tetapi sepanjang tahun, dengan melibatkan lembaga-lembaga pemantau, sekolah-sekolah tentang demokrasi, akademisi, pegiat komunitas lokal, dan media independen yang profesional.