November Rain: Hujan, Kemiskinan, dan Transaksi Politik

Oleh: Fahrul Dason 

Ketua Umum BEM FAI

TRIBUN-TIMUR.COM - MUSIM hujan di Indonesia memang biasanya dimulai pada bulan November, seperti yang dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa, hujan ini akan terus berlanjut hingga Januari di banyak wilayah.

Tentu, ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama untuk mereka yang harus bekerja di luar ruangan.

Robert Chamber dalam bukunya berjudul Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1988 telah memberikan kita gambaran.

Bahwa musim hujan sesungguhnya adalah awal dari terjadinya situasi krisis dan awal dari musim kelaparan yang bakal masyarakat miskin hadapi.

Musim hujan dan kemiskinan memang berbeda, tetapi dampaknya sering kali berkelindan.

Bayangkan mereka yang bekerja di jalanan untuk menghidupi keluarga, terhambat oleh hujan berkepanjangan.

Menurut Bagong Suyanto (2017), ini akan membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk memberdayakan diri dan keluarganya.

Tidak hanya soal cuaca, bulan November juga diabadikan oleh Guns N’ Roses melalui salah satu karya lagu terbaiknya berjudul November Rain, yang digambarkan sebagai bulan penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit.

Di sisi lain, bulan November juga menjadi musim Pilkada, dan menjadi bulan bagi para kandidat untuk berlomba-lomba menawarkan bantuan berupa sembako, uang tunai, atau janji finansial lainnya.

Bagi mereka yang sedang kesulitan, ini mungkin terlihat menguntungkan. Tetapi, praktik ini disebut sebagai klientalisme.

Klientalisme adalah Kebenaran Praktik Politik Indonesia Fenomena ini bukan hal yang baru dalam dunia politik di Indonesia, bahkan pertama kali muncul dalam gelombang pertama dekade 1960-1970 yang sudah diwarnai pada demokrasi ‘wani piro’,
atau politik transaksional yang sangat kental dengan pemenuhan nafsu-nafsu dasar manusia.

klientalisme sebagai praktik politik telah diterangkan dalam buku Aspinal dan Berenschot berjudul Democracy For Sale yang menjelaskan bahwa klientalisme adalah praktik di mana politisi menjanjikan bantuan atau uang dengan harapan akan mendapat suara pemilih.

Bahkan menjelang Pilkada berbagai berita ramai dengan video Presiden Prabowo yang membuat dukungan terbuka untuk Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin di Jawa Tengah.

Tidak hanya itu, berbagai institusi dikerahkan untuk menyisir akar rumput, seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, ketika
para Kepala Desa rapat perihal memberikan dukungan pada salah satu paslon.

Ini umum di negara berkembang, dan Indonesia adalah salah satu contoh yang masih sering menggunakan praktik tersebut, bahkan meningkat setiap menjelang masa-masa pemilhan, sampai Pilkada yang akan digelar bulan November.

Peningkatan ini telah dipaparkan berdasarkan penelitian Prof. Burhanuddin Muhtadi yang bertajuk “Votes For Sale Klientalisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi” bahwa sekitar 33 persen, atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam data pemilihan tetap pada 2014 terlibat politik uang, begitupun di tahun 2019.

Lalu tahun 2024 meningkat 35 persen. Apa penyebabnya? Setidaknya disebabkan karena faktor institusi pemilihan yang tidak mampu bersikap independen dan rentan kepentingan.

Lalu? Budaya hukum (Legal Culture) kita telah rusak secara sistem dan praktik, dan ini dikatakan oleh Friedman seorang profesor hukum Amerika, sederhananya dijelaskan bahwa tidak mungkin terjadi politik uang jika para politisi tidak memberikan uang.

Ini juga dikarenakan praktik klientalisme telah mengakar dalam politik Indonesia. Akibatnya, politik uang membuat kita terjebak pada ritual formalitas tanpa substansi, dan demokrasi cenderung mengalami tindakan koruptif dan tak bernilai lagi.

Untuk menjaga nilai tersebut. Kini masyarakat harus lebih mampu menjadi pemilih cerdas, dengan tidak memilih mereka yang memiliki rekam jejak menyalahgunakan kekuasaan dengan menggerakkan institusi sebagai kendaraan politik.

Pilkada ini bukan hanya tentang kalah, dan menang. Melainkan momen perlombaan dalam membangun daerah dengan kerja nyata.

Apalagi dikatakan sebagai pesta demokrasi, itu tidak sama sekali. Karena, ketika Pilkada telah usai, seluruh masyarakat akan kembali pada realitas sesungguhnya.

Akhir dari semua

Kita tak pernah tahu akhir dari semua, dan masyarakat hanya perlu keberlangsungan hidup.

Kepastian yang bukan rasa sakit, memang November ini begitu menakutkan, bagaimana benturan antara hujan, kemiskinan, dan transaksi politik, semuanya menyatu layaknya seperti bom molotov bagi masyarakat.

Musim hujan memang tidak dapat dihindari, dia adalah suatu siklus yang bersifat alamiah.

Akan tetapi, lagu November Rain kembali mengajarkan kita kalau akhir dari semuanya adalah perjuangan untuk menerima bahwa tidak ada yang abadi, begitupun dengan kekuasaan.

Sembari tetap berharap perubahan walaupun hanya secercah cahaya, perlawanan terhadap sesuatu yang menindas bagian dari spirit untuk bangkit, sekalipun itu harus melalui perjalanan di tengah kegelapan dan dinginnya hujan bulan November.(*)