Pj Wali Kota Palopo Paparkan Kemajuan Palopo Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Palopo dalam menangani kemiskinan ekstrem dan pengangguran dalam evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD) seluruh Indonesia.

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Palopo menerapkan sejumlah inisiatif termasuk pengelolaan dana BOS untuk sekolah, pembayaran premi asuransi BPJS bagi 55.518 penerima manfaat, serta bantuan alat bantu untuk difabel. 

Program pelatihan UMKM dan teknisi pertukangan, serta perbaikan rumah tidak layak huni juga merupakan bagian dari upaya tersebut. 

Dalam hal pengangguran, Palopo berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 8,2 persen pada tahun sebelumnya menjadi 7,81 persen pada akhir tahun 2023. 

Langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran termasuk peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan pelayanan dan penempatan tenaga kerja, serta pelaksanaan Job Fair.

Evaluasi juga mencakup serapan anggaran, dengan Pemerintah Kota Palopo menunjukkan hasil positif dalam hal ini. 
Serapan anggaran pada akhir Agustus 2024 berjalan sesuai harapan, berkat pemantauan rutin yang dilakukan setiap bulan. 

Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, menyampaikan terima kasih kepada tim evaluasi Kemendagri dan berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan dari evaluasi untuk perbaikan ke depan.(*)