Merdekakan Guru PAUD!

Apakah dengan 1 smartboard bisa dipahamamkan oleh semua guru.

 Apakah penentu kebijakan sdh mengerti perbedaan antara smartboard dengan smart TV ?

Disinilah lemahnya pemerintah daerah yang hanya latah dan berorientasi pada penyerapan anggaran semata.

Dan program tersebut terpuji maka diklaim bahwa anggaran daerah tapi jika sebailknya maka dibantah bahwa itu dana alokasi yg mereka harus terima dari pemerintah pusat.

Harapannya adalah kedepan kesejateraan guru paud bisa disandingkan dengan peningkatan kompetensi yg berbasis pada pelatihan in job training di satuan pendidikan bukan pelatihan yang berbasis “cash back” dimana fokusnya lebih pada bisnis pelatihan, bagaimana pelatihan tersebut menguntungkan pengelola dan  pelaksananya.

Padahal pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan yg berbasis training yg langsung dapat teraplikasikan dan sebaiknya dilakukan di satuan masing masing dengan pengawasan dan indikator yg telah ditetapkan, bukankah perangkat pengawas dan standart itu sudah ada? 

Kenapa harus di hotel dan menggunakan pihak ke 3 ?. Apalagi di tengarai oleh para guru sebahagian pelatihan pelatihan saat ini hanya sebagai kedok utk mendapatkan perlindungan dari ancaman ancaman ekternal dalam pengelolaan sektor pendidikan.

Apresiasi pada presideng terpilih yg dengan berani melabrak “dinosaurus”  kebijakan pendidikann selama ini dengan menghadirkan program makan bergizi di sekolah.

Ini jelas mengintervesi satu syarat utk majunya kecerdasan siswa yakni ketercukupan nutrisi yang bergizi, sehingga tdk ada penghalang bagi siswa utk mencerna ilmu pengetahuan dan karakter dari sekolah dan lingkungannya. 

Efektifitas Prabowo-Gibran dalam memilih program ini harusnya menjadi contoh utk pemerintah daerah dalam meningkatkan pembanguan pendidikan utamanya di satuan PAUD.

Sudah ada makan bergizi bagi siswa dari prabowo dan gibran seharusnya dari pemerintah daerah melengkapinya dengan kesejahteran bergizi bagi guru guru paud, karena visi negara ini termasuk didalamnya pemerintah daerah adalah Indonesia emas 2045 dan yang mengisinya adalah siswa siswa paud kita sekarang ini.

Janganlah pemerintah daerah beralasan lagi bahwa paud itu lebih banyak oleh partispasi masyarakat dan punya pemerintah sedikit sehingga biaya tdk bisa diturunkan.

Alasan ini hanya mau membenarkan bahwa pemerintah mau membelanjakan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Syukurlah bahwa masyarakat mau berpartisipasi utk memajukan pendidikan khusunya di “usia emas” kemana pemerintah daerah selama ini, mungkin pemda memamahmi hanya DAK yg dapat memajukan pendidikan.

Sehingga terkadang ketua komite sekolahpun menjadi bagian dsri pelaksanaan proyek proyek fisik padahal komite itu perwalian orang tua siswa bukan instrumen pemerintah.

Perguruan tinggipun yg menjadi kiblat sakral pendidikan Indonesia sudah meminta partsipasi masyarakat didalam BPHTBnya, kenapa utk usia dini pemda sekke/pelit utk membiayainya.

Ayo merdekakan guru paud dan penjajahan insentif yang tidak berprikemanusiaan.(*)