Gaji Pejabat BPIP Kalahkan Gaji Presiden, 'Biang Kerok' Paskibraka Lepas Hijab
Barapa gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancalisa atau BPIP, lembaga yang kini jadi sorotan karena Paskibraka lepas hijab? Gaji BPIP diatur
TRIBUN-TIMUR.COM - Barapa gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancalisa atau BPIP, lembaga yang kini jadi sorotan karena Paskibraka lepas hijab?
Gaji BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hak keuangan BPIP meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, biaya transportasi dan komunikasi.
Berdasarkan Perpres tersebut, pejabat BPIP menerima gaji paling rendah Rp 19,5 juta dan paling tinggi Rp 112,5 juta.
Gaji dewan pengarah di BPIP bahkan mengalahkan nilai gaji Presiden RI yang hanya Rp 62,7 juta per bulan.
Berikut ini rincian gaji pejabat BPIP.
1. Ketua Dewan Pengarah: Rp. 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp. 100.811.000
3. Kepala: Rp. 76.500.000
Baca juga: Termasuk Megawati dan Ulama, Daftar Pengurus BPIP Lembaga di Balik Paskibraka Lepas Hijab
4. Wakil Kepala: Rp. 63.750.000
5. Deputi: Rp. 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp. 36.500.000
7. Pengarah: Rp. 76.500.000
8. Kepala: Rp. 66.300.000
9. Tenaga Ahli Utama: Rp. 36.500.000
10. Tenaga Ahli Madya: Rp. 32.500.000
11. Tenaga Ahli Muda: Rp. 19.500.000
BPIP jadi sorotan karena dianggap sebagai lembaga negara paling bertanggung jawab akibat Paskibraka 2024 lepas hijab.
Paskibraka kini jadi binaan BPIP, dari sebelumnya binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI).
BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Berikut struktur organisasi BPIP.
Dewan Pengarah
Ketua Dewan Pengarah: Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri
Wakil Ketua Dewan Pengarah: Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno
Sekretaris Dewan Pengarah: Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Anggota Dewan Pengarah: Prof Dr Muhammad Amin Abdullah
Anggota Dewan Pengarah: Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA
Anggota Dewan Pengarah: DR (HC) Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto SE SH
Anggota Dewan Pengarah: Pdt Dr Andreas Anangguru Yewangoe
Anggota Dewan Pengarah: Rikard Bagun PhD
Anggota Dewan Pengarah: Dr Aulia Aman Rachman SH MSi
Staf Khusus Dewan Pengarah: Dr Antonius Benny Susetyo Pr
Dewan Pakar: Dr Darmansjah Djumala SE MA
Dewan Pakar: Prof Dr Ermaya Suradinata SH MH MS
Dewan Pakar: Prof Dr John Pieris SH MS
Pelaksana
Kepala: Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD
Wakil Kepala: Dr Rima Agristina SH SE MM
Sekretaris Utama: Dr Tonny Agung Arifianto SE MAB
Plt Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: Muhammad Waris Yuskan SE
Plt Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia: Sarwo Edy AMdIP SH MSi
Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Hubungan Masyarakat dan Administrasi: Dr Mahnan Marbawi MA
Kepala Biro Pengawasan Internal:Tri Purno Utomo SE Ak MH
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi: Dr Heri Hermawan MSi
Kepala Biro Hukum dan Organisasi: Edi Subowo SH MH
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan: Ir Prakoso MM
Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama: M Akbar Hadiprabowo SH MH
Direktur Jaringan dan Pembudayaan: Toto Purbiyanto SKom MTi
Direktur Sosialisasi dan Komunikasi: Prof Dr H Agus Moh Najib SAg MAg
Plt Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi: Dr Adhianti SIP MSi
Direktur Analisis dan Penyelarasan: Abbas SH MH
Direktur Advokasi: Fuad Himawan SH MM
Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi: Drs R Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi MH
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi: Surahno SH MH
Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila: -
Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila: Dr Irene Camelyn Sinaga AP MPd
Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila: Prof Dr Muhammad Sabri MAg
Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Ir Prakoso MM
Plt Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka: Leo Efriansa SSTP MSi
Direktur Perencanaan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan: Dr Drs Yakob KM MSi
Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan: Sadono Sriharjo ST MM
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi: Dr Adhianti SIP MSi
Direktur Evaluasi: Elfrida Herawati Siregar SP MM
Direktur Pengendalian: Mukhammad Fahrurozi SSos MSi
Plt Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila: Mukhammad Fahrurozi SSos MSi.(*)
Mulai Oktober, Gaji Kepala Desa, Staf hingga BPD di Takalar Dibayar Tiap Tanggal 1 |
![]() |
---|
Daftar Gaji Pensiunan PNS Cair Oktober 2025, Golongan I hingga IV |
![]() |
---|
Inilah Besaran Gaji Kepala Desa, BPD hingga Staf di Takalar, Bupati Instruksikan Cair Tiap Bulan |
![]() |
---|
Gaji Staf Desa Takalar Kini Cair Bulanan, Instruksi Langsung Bupati |
![]() |
---|
Kabar Terbaru Kenaikan Gaji PNS dari Menkeu Purbaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.