Warga Desa Laikang Unjuk Rasa Tolak Kawasan Industri Takalar, Ini Alasannya

TRIBUN-TAKALAR.COM - Aliansi Pemuda, Masyarakat, dan Mahasiswa Lintas Laikang (APPAMALLA) melakukan aksi unjuk rasa terkait rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).

Aksi itu berlangsung di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Takalar, Selasa (25/6/2024), siang.

"Ini yang ada di sini seratus persen masyarakat Desa Laikang. Kami di sini menuntut menolak kawasan industri yang di Desa Laikang," kata Ketua Umum APPAMALLA Ansar Bas saat diwawancarai di sela-sela aksi unjuk rasa.

Sekitar 150 lebih warga Desa Laikang datang menyampaikan aspirasinya.

Masyarakat Desa Laikang memprotes karna merasa dibohongi oleh pihak pengembang Kawasan Industri Takalar (KITA).

Konsesi lahan yang katanya hanya akan digunakan sebagai pabrik rumput laut, dicurigai juga akan menjadi tempat hilirisasi nikel.

Hilirisasi nikel membuat masyarakat Desa Laikang merasa terancam kehilangan ekosistem laut dan infrastruktur lingkungan hidup.

"Menolak keras rencana pembangunan kawasan industri. Kami anggap rencana pembangunan industri yang akan hadir di Desa Laikang akan mencederai mata pencaharian masyarakat yang berada di Desa Laikang," kata seorang orator aksi di depan Kantor Bupati Takalar.

"Saya ini asli orang Puntondo. Yang menjadi dasar penghidupan saya di Puntondo adalah budidaya agar. Kalau nanti sampai susah berbudidaya, bagaimana lagi caranya saya dan anak cucu saya hidup," kata seorang warga yang berorasi menyuarakan aspirasinya.

"Maka dari itu kami datang ke sini sebagai masyarakat Desa Laikang untuk menolak," tegas orator aksi lainnya.

Dalam selebaran pernyataan sikap yang dibagikan massa aksi, ada 7 poin tuntutan mereka tuntut.

1. Menuntut Pemkab Takalar agar menjunjung tinggi akuntabilitas, transportasi, dan keterbukaan informasi. Termasuk dalam hal masyarakat diberi akses dan informasi terkait master plan, studi kelayakan, dan studi AMDAL.

2. Menuntut pengulangan tahapan pengadaan tanah, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penetapan penilai. 

3. Menuntut Pemkab Takalar agar tidak menjual aset daerah seenaknya untuk kepentingan korporasi.

4. Menuntut Pemkab Takalar untuk berhenti melakukan kekerasan psikologis kepada masyarakat yang mau menjual lahannya.

5. Menuntut dan Mendesak DPRD Kabupaten Takalar agar mengevaluasi berbagai aturan yang merugikan masyarakat Desa Laikang, terkhusus aturan Persa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. Menuntut dan Mendesak Pemkab Takalar agar tidak menerbitkan SPPT Siluman untuk lahan berstatus Menunggu Keputusan (MK) yang masih banyak di Desa Laikang.

7. Menuntut adanya pengehtian sementara aktivitas PT. KITA di Desa Laikang sebelum tuntutan poin 1-6 terpenuhi.

Sayangnya, PJ Bupati Takalar tidak sedang berada di Takalar.

Sehingga massa tidak ketemu dengan orang nomor 1 di takalar ini.

Asisten PJ Bupati Takalar, Iqbal Batong mengatakan PJ Bupati sedang berada di Jakarta untuk melaporkan hasil kinerjanya sebagai PJ di Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi juga sedang tidak aktif berdinas (cuti).

Lantaran saat ini sedang melaksanakan ibadah haji.

Massa aksi yang kecewa pun langsung bertolak ke Kantor DPRD Takalar.

Naasnya, di Kantor DPRD Takalar juga tidak ada juga anggota dewan perwakilan rakyat yang masih ada di kantor.

Padahal saat itu baru memasuki pukul 14.00 Wita.

Saat Tribun-Timur mengonfirmasi ke Bagian Persidangan DPRD Takalar, salah satu staf mengakui memang tidak ada anggota DPRD di kantor saat itu.

"Tidak ada anggota DPRD sekarang. Rencananya pak sekwan (Jamaluddin Hasan) yang akan menemui. Tapi beliau juga sementara keluar," kata salah satu Staf Bagian Persidangan DPRD Takalar.

Namun meski begitu, massa aksi tetap melanjutkan orasinya di depan jalan masuk pintu utama DPRD Takalar.

"Kami minta kepada dewan perwakilan rakyat, penyambung lidah masyarakat, tolong temui kami di sini. Ini masyarakat kita, ini masyarakat yang pilih kita kemarin," kata Kordinator Aksi Anto Manjarreki 

Anto Manjarreki saat diwawancarai mengatakanMasyarakat Laikang tidak akan berhenti untuk menyuarakan aspirasinya.

Dia mengatakan bahwa rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan berjilid-jilid.

"Ini akan berjilid-jilid. Jika pak PJ tidak berani menemui kami maka aksi selanjutnya akan kami laksanakan Di DPRD Provinsi," kata Anto.(*)