TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa anggaran APBD Perubahan 2025 untuk kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikannya sebagai jawaban terhadap pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2025 di rapat paripurna DPRD Takalar, Rabu (19/7/2025).
"Keberpihakan pada masyarakat itu jadi skala prioritas bagi kami," kata Daeng Manye.
Firdaus Daeng Manye menjelaskan dari lima alokasi utama APBD Perubahan, prioritas pertama untuk kesehatan masyarakat miskin.
Ia menyebut mayoritas anggaran APBD Perubahan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Bagaimana kita memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem dengan 47 persen di anggaran APBD Perubahan," ucap Daeng Manye.
Daeng Manye menyampaikan sebanyak 74 ribu masyarakat saat ini ditanggung BPJS.
Dan 1 miliar anggaran digelontorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan.
"Mereka-mereka ini yang rawan terhadap kecelakaan, buruh, nelayan," kata Daeng Manye.
Baca juga: Firdaus Daeng Manye Resmikan BTS di Kale Komara Takalar, Kades: Sudah Tidak Susah Jaringan
Alokasi anggaran ini menurut Daeng Manye sudah sangat proporsional di tengah kondisi kebijakan anggaran nasional saat ini.
"Pada saat yang sama, kita meletakkan pondasi-pondasi untuk lebih baik ke depan," katanya.
Daeng Manye melanjutkan, porsi anggaran lainnya adalah untuk infrastruktur.
Ia menyebut pemkab tidak tutup mata terhadap kondisi jalan yang ada di Takalar saat ini.
"Dua porsi anggaran ini, BPJS dan infrastruktur, sudah capai 65 persen," katanya.
Porsi anggaran selanjutnya dalam APBD Perubahan adalah layanan dasar sebesar 15 persen dan digitalisasi sebesar 1,7 persen.
"Ini memang kami susun bagaimana keberpihakan dan skala prioritas pemerintah kabupaten ini kepada masyarakat miskin ekstrem, kepada infrastruktur, dan kepada peningkatan layanan," katanya.
Daeng Manye menambahkan, kalau hal-hal dasar dapat diselesaikan, akan berkorelasi kepada yang lain, seperti peningkatan PAD.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.