Warga Desa Laikang Unjuk Rasa Tolak Kawasan Industri Takalar, Ini Alasannya

5. Menuntut dan Mendesak DPRD Kabupaten Takalar agar mengevaluasi berbagai aturan yang merugikan masyarakat Desa Laikang, terkhusus aturan Persa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. Menuntut dan Mendesak Pemkab Takalar agar tidak menerbitkan SPPT Siluman untuk lahan berstatus Menunggu Keputusan (MK) yang masih banyak di Desa Laikang.

7. Menuntut adanya pengehtian sementara aktivitas PT. KITA di Desa Laikang sebelum tuntutan poin 1-6 terpenuhi.

Sayangnya, PJ Bupati Takalar tidak sedang berada di Takalar.

Sehingga massa tidak ketemu dengan orang nomor 1 di takalar ini.

Asisten PJ Bupati Takalar, Iqbal Batong mengatakan PJ Bupati sedang berada di Jakarta untuk melaporkan hasil kinerjanya sebagai PJ di Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi juga sedang tidak aktif berdinas (cuti).

Lantaran saat ini sedang melaksanakan ibadah haji.

Massa aksi yang kecewa pun langsung bertolak ke Kantor DPRD Takalar.

Naasnya, di Kantor DPRD Takalar juga tidak ada juga anggota dewan perwakilan rakyat yang masih ada di kantor.

Padahal saat itu baru memasuki pukul 14.00 Wita.

Saat Tribun-Timur mengonfirmasi ke Bagian Persidangan DPRD Takalar, salah satu staf mengakui memang tidak ada anggota DPRD di kantor saat itu.

"Tidak ada anggota DPRD sekarang. Rencananya pak sekwan (Jamaluddin Hasan) yang akan menemui. Tapi beliau juga sementara keluar," kata salah satu Staf Bagian Persidangan DPRD Takalar.

Namun meski begitu, massa aksi tetap melanjutkan orasinya di depan jalan masuk pintu utama DPRD Takalar.

"Kami minta kepada dewan perwakilan rakyat, penyambung lidah masyarakat, tolong temui kami di sini. Ini masyarakat kita, ini masyarakat yang pilih kita kemarin," kata Kordinator Aksi Anto Manjarreki 

Anto Manjarreki saat diwawancarai mengatakanMasyarakat Laikang tidak akan berhenti untuk menyuarakan aspirasinya.

Dia mengatakan bahwa rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan berjilid-jilid.

"Ini akan berjilid-jilid. Jika pak PJ tidak berani menemui kami maka aksi selanjutnya akan kami laksanakan Di DPRD Provinsi," kata Anto.(*)