Nasionalisme Kepala Daerah dalam Bahaya, Moderasi Beragama Solusinya

Muammar Bakry

Sekum MUI Sulsel

TIDAK lama lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dalam memilih pemimpin bangsa yakni kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung mengharuskan calon memperisapkan modal yang besar, akibat biaya kampanye dalam meraup suara konstituen.

Sebagai dampaknya, SDM yang minim cost politiknya tapi memiliki kapabilitas atau calon terbaik anak bangsa yang punya potensi, nyaris terabaikan dalam ikut berkontestasi menjadi pemimpin bangsa.

Siapa yang bermodal, punya peluang besar menjadi kepala daerah, sekalipun lupuk dari proses penjaringan dalam memastikan calon kepala daerah memiliki jiwa nasionalisme.

Satu-satunya lembaga yang paling bertanggung jawab dalam menyeleksi dan meloloskan calon adalah partai politik. Idealisme dan pragmatisme partai adalah taruhannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 151 Tahun 2000 Pasal 2, tidak ada menyebutkan secara ekplisit bahwa calon kepala daerah memiliki jiwa nasionalisme kecuali syarat yang menyebutkan “setia dan taat kepada NKRI dan pemerintah yang sah”.

Padahal poin ini sangat penting, karena pemimpin adalah pengayom semua warga dan rakyat tanpa melihat latar belakangnya.

Untuk menjadi pengayom, seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah harus memiliki jiwa nasionalisme.

Nasionalisme adalah suatu ideologi atau gerakan yang menekankan pentingnya solidaritas, kesatuan, dan identitas nasional dalam suatu negara atau kelompok masyarakat.

Memiliki rasa bangga terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai bersama suatu bangsa, serta memiliki aspirasi untuk memajukan bangsa yang lebih baik.

Sangat signifikan dalam berperan untuk membentuk identitas kolektif dan memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Namun dapat dipastikan, bahwa seorang orang yang memiliki jiwa nasionalisme adalah yang memiliki pemahaman agama yang moderat.

Tanpa pemahaman agama yang moderat, ada kekhawatiran, agama disalahmengerti dan disalahgunakan untuk diperhadap-hadapkan dengan konsep nasionalisme, kebhinekaan dan kultur budaya ataupun local wisdom.