Mitigasi Sosial Melenturkan Polarisasi, Mencegah Konflik di Tahun Politik

Upaya mitagasi sosial untuk melenturkan polarisasi dan mencegah konflik di tahun politik ini memerlukan kesadaran kolektif dari semua pihak. Masyarakat, akademisi, praktisi, pemerintah, politisi, TNI, POLRI, pemuka agama serta institusi lainnya harus berkolaborasi untuk membangun kultur dialog yang sehat, memperkuat modal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, mempertegas identitas kebangsaan, dan meningkatkan literasi politik, menggalakkan literasi digital untuk mencegah penyebaran berita hoax.

Kondisi obyektif yang tersaji saat ini, dimana gejolak dan dinamika politik yang kerap menghadirkan polarisasi di masyarakat, mengisyaratkan langkah-langkah mitigasi sosial menjadi semakin penting guna menjaga stabilitas dan kedamaian dalam proses kontestasi politik.

Perpecahan opini dan pandangan politik yang dapat memunculkan polarisasi di antara berbagai kelompok masyarakat menjadi tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia. Hal ini dapat kita saksikan dalam perdebatan seputar proses pemilihan calon presiden.

Diperlukan upaya bersama untuk melenturkan polarisasi yang ada. Para elit bangsa ini perlu melakukan edukasi politik yang baik dan mendalam agar dapat membantu masyarakat untuk memahami isu-isu yang kompleks dengan lebih baik dan berbasis fakta, bukan sekadar terpengaruh oleh narasi sempit dan penggiringan opini melalui media.

Kita harus menyajikan sumber informasi yang kredibel dan berimbang agar menjadi kunci untuk mengurangi konflik yang timbul akibat penyebaran berita hoax.

Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi politik, tumbuhkanlah sikap kedewasaannya dan mau berkomitmen untuk menjaga etika diskusi yang sehat. Menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan dengan empati, bukan dengan belati,

dan mencari titik temu bukan malah sebaliknya agar dapat mencegah pertikaian yang lebih besar. Para pemimpin politik harus punya rasa tanggung jawab untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat berpotensi memperkeruh suasana dan mengakibatkan masyarakat makin bingung.

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga harus terus ditingkatkan. Semua stakekholder diharapakan turut mengambil bagian untuk mendorong setiap warga negara agar berpartisipasi dalam pemilu. Untuk mewujudkan mitigasi sosial yang efektif, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, media, dan partai politik sangatlah penting.

Dengan pendekatan yang holistik dan fokus pada pengembangan kapasitas pemahaman, menghormati perbedaan, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, potensi konflik yang timbul akibat polarisasi politik dapat diatasi, dan proses pemilihan umum presiden dapat berlangsung dengan lebih damai dan terarah menuju kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan para dedengkot oligarki yang kerap mengangkangi kekuasaan di Republik yang kaya raya, gemah ripah loh jenawi ini.Wallahualam.(*)