Saksi Ungkap BPK Temukan Kas Sekwan DPRD Sulsel Tekor Rp20 M, Belanja Lebih Bayar Rp8,5 M

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang kasus suap auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) berlanjut.

Sidang lanjutan diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Negeri, Jalan Kartini, Kota Makassar, Rabu 1/3/2023).

Dalam sidang ini empat pegawai BPK Sulsel dihadirkan untuk dimintai keterangan.

Pertama, Hilda Tandigalla sebagai pemeriksa Ahli Pertama pada BPK RI perwakilan Sulsel.

Desi Normalitasari sebagai Pemeriksa Ahli Pertama BPK RI Perwakilan Sulsel tahun 2022 sampai 2021.

Saksi Jamaluddin sebagai Pengendali Teknis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

Saksi Andi Ariyadi sebagai Tim Pemeriksa LKPD Sulsel tahun 2019. Saksi ini hadir secara daring.

Sidang dimulai sekira pukul 13.00 Wita molor 3 jam dari yang diinfokan.

Kemudian dari persidangan itu terungkap temuan-temuan dari BPK Sulsel.

Hilda Tandigalla dalam keterangannya mengatakan ada temuan signifikan dalam LKPD Sulsel tahun 2019.

"Ada dua tahap dalam pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci," ungkapnya.

Temuan signifikan yaitu adanya kas tekor di Sekwan DPRD Sulsel Rp20 miliar.

Belanja fisik senilai Rp 6,95 miliar di Sekwan DPRD Sulsel.

Belanja insentif lebih bayar senilai Rp 8,5 miliar di Badan Pendapatan Daerah Sulsel (Bappenda). 

Belanja modal kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp 8,3 miliar di Dinas Bina Marga atau sekarang Dinas PUTR.