Mendorong Pendekatan Multilateral Terhadap Ketegangan di Asia Pasifik

Klaim ini memicu sengketa dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia.

Dalam hukum internasional kepulauan-kepulauan tersebut dicatat dengan nama lain yaitu Spratly, Paracel, Pratas dan Macclesfield Bank.

Negara-negara di Asia Tenggara yang diakui sebagai pemilik sah kepulauan-kepulauan tersebut berdasarkan batas geografi mereka adalah Filipina, Vietnam dan Malaysia. Meskipun Indonesia tidak terkait langsung negara kita turut merasakan dampak agresivitas China di kawasan ini.

Klaim China di atas tidak diakui secara internasional dan ada 11 negara yang menolak klaim tersebut. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia serta Indonesia, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat menolak klaim China.

Pada tahun 2016, Filipina bahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional yang menyorot intrusi kapal-kapal China, baik kapal-kapal militer maupun komersial, yang oleh Filipina dinilai memasuki perairan mereka.

China di pihak lain mengajukan keberatan dengan dasar klaim mereka yang bertumpu pada alasan historis bahwa sejak dulu kapal-kapal negara itu sudah mengarungi wilayah perairan itu. Beijing juga mendasarkan diri pada metode pembatasan wilayah yang mereka sebut sebagai Sembilan Garis Putus-putus (The Nine Dash Line).

Banyak negara menganggap bahwa klaim China di LCS tidak bisa dibuktikan secara jelas menurut hukum internasional (UNCLOS, 1982).

Sentralitas ASEAN dan Peran Indonesia

Selama ini upaya menyelesaikan sengketa klaim di LCS ataupun menurunkan tingkat ketegangan di kawasan ini lebih banyak dilakukan secara unilateral dan tidak menunjukkan potensi keberhasilan.

Kekuatan yang timpang atau senjang antara China dengan negara-negara di Asia Tenggara menjadi salah satu faktor ketidak-berhasilan pendekatan unilater.

Dalam konteks ini, peran strategis sentralitas ASEAN dan juga Indonesia yang akan mendapatkan giliran sebagai ketua organisasi ASEAN tahun depan (2023) menjadi semakin penting.

Solusi yang multilater, seperti komunikasi dan koordinasi antara negara ASEAN serta negara-negara lain yang berkepentingan yang disebut di atas akan sangat vital sehingga eskalasi konflik dapat dicegah dan kesepahaman atau kompromi bisa secara bertahap dicapai. (*)