Curhat Syamsudin: Sejak Jadi Anggota DPRD Sulsel Tidurnya Tak Normal, Minta Pemprov Benahi Pendidkan

Bahkan pemikiran itu harus dipikirkan dalam waktu sepuluh hingga 30 tahun kedepan.

"Jadi harus dipikirkan dulu generasi. Jadi itu salah satu contoh bahwa, fraksi PAN sebagai pengusung, juga kalau mengkritisi, tapi kalau kita memberikan solusi" lanjutnya.

Anggota DPRD berkelahiran Arungkeke, Jeneponto mengaku, pemerintah provinsi melalui Gubernur, harus mengendalikan anggaran.

Tidak digelontarkan untuk infrastruktur lagi. Akan tetapi memprioritaskan di sektoral pendidikan dan layanan kesehatan.

"Jadi saya kira itu rest area adalah visi dan misi Prof Andalan, cuma kurang lebih dua tahun, jadi mohon maaf, yang perlu dipahami seluruh masyarakat Sulsel, bahwa prof Andalan ini dengan Andi Sudirman Sulaiman masuk kurang lebih satu tahun, anggarannya nanti normal," ungkapnya.

Sirkulasi anggaran di tengah pandemi Covid-19 membuat DPRD Sulsel harus membanting dari target sebelumnya.

Itu lantaran berubahnya berbagai rancangan yang ditetapkan dalam APBD.

Banyaknya anggaran itu terpaksa dialihkan untuk menangani Covid-19 di Sulsel.

"Kemudian dimasukkan ke pembiayaan corona, sehingga terjadilah sirkulasi penganggaran yang agak ribet. Dan Insyaallah kedepan anggaran-anggaran itu akan normal. Tentunya bahwa waktu Corona terjadi di Indonesia, ini semuanya kan panik, masyarakat, pemerintahnya apalagi kan, oke kita maklumi," jelasnya lebih jauh saat Ngobrol Politik (Ngopi).

Kedepan, dia berharap, pemerintah telah tahu banyak untuk memperkirakan akumulasi biaya yang harus digelontorkan menangani Covid-19.

Sehingga, anggaran tersebut tidak terbuang dengan sia-sia.

"Insya Allah kedepan ini agak beda, karena kita sudah mampu memperkirakan bahwa biaya korona, sekian, sekian sudah cukup," ujarnya.

Dan kalau pertamanya, kata Dia, dari DPRD tidak ada masukan

Alasannya, karena DPRD tidak memiliki pengalaman untuk mengatur anggaran Covid-19.

"Kalau pemerintah mengatakan 400 Miliar biaya Corona, ya sudahlah silahkan. Jujur kita tidak paham. Kira kira berapa biayanya perpenduduk, atau seperti apa biayanya. Terus terang, kita percayakan ke pemerintah untuk mengelola itu (anggaran)," lanjutnya. (*)