Curhat Syamsudin: Sejak Jadi Anggota DPRD Sulsel Tidurnya Tak Normal, Minta Pemprov Benahi Pendidkan

Laporan Wartawan Tribun, A Syahrul Khair

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Syamsudin Karlos banyak bercerita soal kesehariannya selama menjadi Anggota Komisi A, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Karaeng Lagu sapaan akrab Karlos, menuturkan, aktivitasnya mengunjungi setiap daerah atau reses di wilayah Dapil IV tidak terkendala.

Kunjungannya itu seperti di daerah, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Jeneponto.

"Biasanya dianggap konstituen ini dianggap kalau siang beraktivitas sehingga ada biasa yang datang jam tujuh malam. Jadi biasa kita terima tamu itu jam dua atau jam tiga malam,"  kata Syamsuddin Karlos.

Bendahara umum DPW PAN ini menjelaskan, selama ini dirinya kekurangan tidur.

"Kemudian paginya kita beraktivitas, jadi memang kita rata-rata tidurnya lima sampai enam jam. Padahal kan tidur normal delapan jam," canda Karlos di Studio Kantor tribun.timur.com, lantai dua, Jl Cendrawasih, No 430, Kota Makassar. Senin (11/10/2021).

Keluarga Syamsuddin Karlos mendapat dukungan terhadap aktivitasnya sebagai anggota DPRD Sulsel.

Segala aktivitas yang diperbuat anggota dewan, diakui baginya akan menjadi dalang pahala.

Ketika para anggota dewan itu menyalurkan segala macam bentuk bantuan kepada masyarakat.

"Saya kira aktivitas politik itu menurut saya, salah satu aktivitas yang insyaallah dapat pahala ketika kita membantu seseorang," lanjut Karlos dalam program Ngobrol Politik (Ngopi) tribun-timur.com.

Menurutnya, sebagai politisi yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, harus lebih jujur.

Karena kejujuran merupakan bentuk mandat kepercayaan masyarakat setiap politisi.

"Kita bersikap jujur saja. Alhamdulillah sampai sekarang 18 tahun saya di politik, yah aman-aman saja," lanjutnya.

Diakui putra asli Kabupaten Jeneponto, bahwa dirinya kerap menerima keluhan.

Apalagi saat menggelar reses atau kunjungan kerja di setiap wilayahnya di Dapil IV yang meliputi, Bantaeng, Selayar, dan Jeneponto.

"Kalau keluhan-keluhan pasti adalah, karena kita kan manusia biasa, bukan manusia sempurna," tawanya.

Terkait dengan dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Daerah (APBD) 2022, saat ini masih digodok.

Untuk Komisi A DPRD Sulsel, membahas ranah pemerintahan.

Termasuk Gaji DPR, Biro Kepegawaian, Biro Kesekretariatan, Sekda, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) daerah Sulsel

Dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kalau anggaran untuk kepegawaian tentang penunjang aktivitas ke pemerintahan nilainya besar," lanjutnya.

Tapi kalau di komisi A, kata Karlos, tidak ada proyek-proyek fisik.

Lantaran komisinya tidak masuk di ranah pembangunan infrastruktur, semisal Pekerjaan Umum atau PU.

"Kami di Kepegawaiannya," tambah Karlos.

Tanggapan komisi A, berjalannya pemerintahan di Sulsel di gaduh-gaduh.

Terkait pelantikan yang digaduh beberapa struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ditanggapi Karlos.

Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II itu yakni, Muhammad Jufri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel.

Yang sebelumnya, Muhammad Jufri menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

"Nah tahun 2021 ini kita dilanda musibah, dengan diperiksanya NA (Nurdin Abdullah) dan sekarang lagi bergulir, tentunya, secara undang-undang, ini diberikan kuasa kepada wakil gubernur. Dalam hal ini, Andi Sudirman Sulaiman," tambahnya demikian.

Menurut Karlos, apa yang menjadi pilihan Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman itu adalah haknya.

Apalagi, roda pemerintahan harus berjalan secara koridornya.

Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui merupakan partai penyumbang suara terbanyak.

Namun, dibawah kepemimpinan figur yang saat ini memimpin Sulsel, pihaknya tetap melayangkan kritikan.

"Ini dikelola satu kepala yah, tentunya berbagai macam kekurangan-kekurangan dari kebijakannya tentunya ada yah. Kami selaku partai pengusung, Prof Andalan bersama Andi Sudirman Sulaiman, berharap besar untuk tetap besar, bekerja eksis untuk rakyat, saya juga partai pengusung tetapi saya juga partai yang kritis," tegasnya.

Kritikan yang menurutnya harus didengar itu adalah sektoral kesehatan, dan pendidikan .

Alasan kritikan ini untuk memberikan masyarakat hak dan kewajibannya.

"Jadi yang termasuk kita kritisi itu berada di sektor Pendidikan di Sulsel, ada kurang lebih 30 ribu, tamatan SLTP itu tidak tertampung di SLTA atau SMA," tambahnya.

"Sehingga kami mengkritisi Gubernur agar anggaran di 2022 kedepan untuk APDBD kedepan itu harus fokus kepada pembangunan sekolah untuk menghitung berapa tingkat kelulusan di SMP, sehingga ini bisa tertampung," lanjut Karlos

Sampai sekarang, ujar Karlos, ada 30 ribu di Sulsel yang tidak terakomodasi dengan pendidikan,

"Ini 30 ribu loh di Sulsel, bayangkan kalau ini jadi pengangguran, sehingga mungkin ada beberapa yang harus dikurangi," imbuhnya.

Dia menilai, pembangunan rest area tidak begitu urgen di Sulsel.

Sehingga anggaran yang digunakan untuk membangun rest area bisa dialihkan yang lebih urgen untuk kepentingan masyarakat.

"Saya sarankan kepada Gubernur menurut fraksi saya udahlah, tinggalkanlah itu. Yang kita harus prioritaskan yang urgensi, karena saya kira bangsa ini, Sulsel ini tidak akan hebat kalau generasi kita tidak hebat," katanya lebih lanjut.

Bukan untuk saat ini, pemerintah harus lebih mengedepankan memikirkan penunjang ilmu para pelajar.

Bahkan pemikiran itu harus dipikirkan dalam waktu sepuluh hingga 30 tahun kedepan.

"Jadi harus dipikirkan dulu generasi. Jadi itu salah satu contoh bahwa, fraksi PAN sebagai pengusung, juga kalau mengkritisi, tapi kalau kita memberikan solusi" lanjutnya.

Anggota DPRD berkelahiran Arungkeke, Jeneponto mengaku, pemerintah provinsi melalui Gubernur, harus mengendalikan anggaran.

Tidak digelontarkan untuk infrastruktur lagi. Akan tetapi memprioritaskan di sektoral pendidikan dan layanan kesehatan.

"Jadi saya kira itu rest area adalah visi dan misi Prof Andalan, cuma kurang lebih dua tahun, jadi mohon maaf, yang perlu dipahami seluruh masyarakat Sulsel, bahwa prof Andalan ini dengan Andi Sudirman Sulaiman masuk kurang lebih satu tahun, anggarannya nanti normal," ungkapnya.

Sirkulasi anggaran di tengah pandemi Covid-19 membuat DPRD Sulsel harus membanting dari target sebelumnya.

Itu lantaran berubahnya berbagai rancangan yang ditetapkan dalam APBD.

Banyaknya anggaran itu terpaksa dialihkan untuk menangani Covid-19 di Sulsel.

"Kemudian dimasukkan ke pembiayaan corona, sehingga terjadilah sirkulasi penganggaran yang agak ribet. Dan Insyaallah kedepan anggaran-anggaran itu akan normal. Tentunya bahwa waktu Corona terjadi di Indonesia, ini semuanya kan panik, masyarakat, pemerintahnya apalagi kan, oke kita maklumi," jelasnya lebih jauh saat Ngobrol Politik (Ngopi).

Kedepan, dia berharap, pemerintah telah tahu banyak untuk memperkirakan akumulasi biaya yang harus digelontorkan menangani Covid-19.

Sehingga, anggaran tersebut tidak terbuang dengan sia-sia.

"Insya Allah kedepan ini agak beda, karena kita sudah mampu memperkirakan bahwa biaya korona, sekian, sekian sudah cukup," ujarnya.

Dan kalau pertamanya, kata Dia, dari DPRD tidak ada masukan

Alasannya, karena DPRD tidak memiliki pengalaman untuk mengatur anggaran Covid-19.

"Kalau pemerintah mengatakan 400 Miliar biaya Corona, ya sudahlah silahkan. Jujur kita tidak paham. Kira kira berapa biayanya perpenduduk, atau seperti apa biayanya. Terus terang, kita percayakan ke pemerintah untuk mengelola itu (anggaran)," lanjutnya. (*)