Syamsuddin Karlos
Curhat Syamsudin: Sejak Jadi Anggota DPRD Sulsel Tidurnya Tak Normal, Minta Pemprov Benahi Pendidkan
Bendahara umum DPW PAN ini menjelaskan, selama ini dirinya kekurangan tidur.
Apalagi saat menggelar reses atau kunjungan kerja di setiap wilayahnya di Dapil IV yang meliputi, Bantaeng, Selayar, dan Jeneponto.
"Kalau keluhan-keluhan pasti adalah, karena kita kan manusia biasa, bukan manusia sempurna," tawanya.
Terkait dengan dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Daerah (APBD) 2022, saat ini masih digodok.
Untuk Komisi A DPRD Sulsel, membahas ranah pemerintahan.
Termasuk Gaji DPR, Biro Kepegawaian, Biro Kesekretariatan, Sekda, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) daerah Sulsel
Dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT) Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Kalau anggaran untuk kepegawaian tentang penunjang aktivitas ke pemerintahan nilainya besar," lanjutnya.
Tapi kalau di komisi A, kata Karlos, tidak ada proyek-proyek fisik.
Lantaran komisinya tidak masuk di ranah pembangunan infrastruktur, semisal Pekerjaan Umum atau PU.
"Kami di Kepegawaiannya," tambah Karlos.
Tanggapan komisi A, berjalannya pemerintahan di Sulsel di gaduh-gaduh.
Terkait pelantikan yang digaduh beberapa struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ditanggapi Karlos.
Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II itu yakni, Muhammad Jufri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel.
Yang sebelumnya, Muhammad Jufri menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.
"Nah tahun 2021 ini kita dilanda musibah, dengan diperiksanya NA (Nurdin Abdullah) dan sekarang lagi bergulir, tentunya, secara undang-undang, ini diberikan kuasa kepada wakil gubernur. Dalam hal ini, Andi Sudirman Sulaiman," tambahnya demikian.