Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Muktamar PPP IX

Kapolrestabes Makassar Sebut Muktamar PPP IX Belum Kantongi Izin, Rudy Djamaluddin Bilang Begini

Kapolrestabes Makassar sebut Muktamar PPP IX belum kantongi izin, Rudy Djamaluddin bilang begini

TRIBUN TIMUR/ALFIAN
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), kompak menyambut kedatangan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Witnu Urip Laksana, di kediaman Appi, Jl Chairil Anwar, Rabu (11/11/2020) malam. 

Selain dibuka Jokowi, kata Busranuddin Baso Tika, sejumlah menteri dan ketua umum partai politik lainnya juga akan turut hadir di Makassar untuk meramaikan kegiatan tersebut.

Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020

Busranuddin Baso Tika menyebut penyelenggaran Muktamar merupakan kebanggan bagi masyarakat Makassar.

Kehadiran elit-elit politik nasional dan berbagai daerah akan berkontribusi terhadap perputaran uang di Makassar.

Seperti, penginapan hotel, lokasi wisata, hingga UMKM lain.

Baca juga: Barru, Bulukumba, Selayar ‘Juara’ di Pilkada Serentak, Bawaslu: Tren Pelanggaran Netralitas ASN Naik

Busranuddin Baso Tika menyatakan penyelenggaran Muktamar PPP jelas meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Ini sesuatu yang luar biasa karena DPC PPP Makassar jadi tuan rumah, ada beberapa manfaat. Pertama, peserta seribu orang, artinya kita butuh kamar hotel di atas seribu, sektor ekonomi bisa datangkan PAD,” kata Busranuddin Baso Tika.

Baca juga: Rencana Muktamar PPP di Makassar, Kombes Witnu: Polri Tidak Keluarkan Izin

Selain itu, penyelenggaraann Muktamar PPP ini kali pertama digelar di Makassar. “DPC PPP Makassar sangat bahagia sekali untuk pertama kalinya dihelat di Makassar,” kata Busranuddin Baso Tika.

Protokol Kesehatan

Terpisah, Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tidak menyoal kegiatan Muktamar IX PPP digelar di Makassar.

Namun, lanjut Rudy Djamaluddin pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Luwu Utara, Pangkep Tertinggi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Serentak, Gowa, Toraja Nihil

“Tentu yang terpenting adalah protokol kesehatan dan untuk pelaksanaannya kita sudah ada rambu-rambu pertemuan yang diatur dalam Perwali 51 dan 53. Selama itu dijalankan saya pikir tidak ada masalah,” ujar Rudy Djamaluddin, Jumat (13/11).

Sehingga nantinya, akan ada unsur yang melakukan pengawasan selama pelaksanaan Muktamar.

Baca juga: Muktamar IX PPP Akan Digelar di Makassar, Pj Walikota Minta Patuhi Protokol Kesehatan

“Sudah diatur semua bagaimana pelaksanaannya dan siapa unsur yang baru diawasi, semua itu bagian-bagian yang jadi perhatian, itupun kalau memang jadi dilaksanakan di Makassar,” jelas Rudy Djamaluddin.

Rudy Djamaluddin menegaskan tidak akan ada perlakuan atau perhatian khusus terhadap kegiatan Muktamar IX PPP.

“Tidak ada istilah diperketat, karena kami dari dulu memang sudah memperketat (protokol Covid),” kata Rudy Djamaluddin.

“Bukan karena ini yang mau melaksanakan baru kita mau perketat. Jadi semua protokol kesehatan harus dilakukan,” tegas Rudy Djamaluddin menambahkan.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved