Muktamar IX PPP Akan Digelar di Makassar, Pj Walikota Minta Patuhi Protokol Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, tidak mempermasalahkan jika pelaksanaan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus digelar di Kota Makassar.

Namun dengan catatan, pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Jumat (13/10/2020).

Namun yang terpenting adalah penyelenggara  tetap mematuhi rambu-rambu protokol yang ada.

"Tentu yang terpenting adalah protokol kesehatan, dan untuk pelaksanaannya kita sudah ada rambu-rambu pertemuan yang diatur dalam Perwali 51 dan 53. Dan selama itu dijalankan saya pikir tidak ada masalah," ujarnya.

Sehingga nantinya, akan ada unsur yang melakukan pengawasan selama pelaksanaan kegiatan berjalan.

"Sudah diatur semua bagaimana pelaksanaannya, dan siapa unsur yang barus diawasi, semua itu bagian-bagian yang jadi perhatian, itupun kalau memang jadi dilaksanakan di Makassar," jelasnya

Ia pun menegaskan, bahwa tidak akan ada perlakuan atau perhatian khusus terhadap kegiatan ini.

"Tidak ada istilah diperketat, karena kami dari dulu memang sudah memperketat (protokol Covid), bukan karena ini yang mau melaksanakan baru kita mau perketat. Jadi semua protokol kesehatan harus dilakukan," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya,  Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menjelaskan, alasan dipilihnya Makassar sebagai tempat pelaksanaan Muktamar IX PPP yang akan digelar pada 18-21 Desember 2020.

Menurut Arsul, selama ini penyelenggaraan Muktamar PPP selalu dilaksanakan di pulau Jawa.

Sehingga Makassar bukan hanya sebagai penyangga kekuatan partai, tapi memiliki landasan historikal tersendiri untuk partai yang identik dengan kota hijau.

"Yang kedua Sulawesi ini juga merupakan salah satu basis lumbung suara PPP dari waktu ke waktu," ujarnya,

Laporan tribuntimur.com,M Ikhsan