Kapolrestabes Makassar Sebut Muktamar PPP IX Belum Kantongi Izin, Rudy Djamaluddin Bilang Begini

Kapolrestabes Makassar Sebut Muktamar PPP IX Belum Kantongi Izin, Rudy Djamaluddin Bilang Begini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan digelar di Kota Makassar.

Oleh panitia lokal, Muktamar IX dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Muktamar Partai Kakbah direncanakan digelar pada 18-21 Desember dan bakal dihadiri ribuan orang. Bahkan, panitia sudah menyiapkan enam hotel.

Baca juga: Muktamar PPP akan Digelar di Makassar, 7 Tokoh Berebut Kursi Ketua Umum, Ada Nama Sandiaga Uno

Tiga hotel khusus untuk pengurus inti dan tiga hotel untuk pengurus provisi dan kabupaten/kota.

Informasi diperoleh Tribun, Jumat (13/11/2020), Rencana acara Muktamar tersebut belum mendapat atau mengantongi izin dari pihak kepolisian.

Hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Makassar, Komisaris Besar (Kombes) Pol Witnu Urip Laksana.

Baca juga: Sandiaga Uno Masuk Bursa Ketum DPP PPP Bersaing Khofifah, Berani Tinggalkan Prabowo dan Gerindra?

Witnu Urip Laksana menegaskan bahwa Polri tidak mengeluarkan izin keramaian selama Pandemi Covid-19.

“Polri tidak keluarkan izin karena masih tinggi sebaran Covid,” tegas Witnu Urip Laksana, Jumat (13/11) sore.

Terpisah, Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika mengatakan forum Muktamar PPP akan menghadirkan lebih dari seribuan kader.

Baca juga: PPP Inginkan None, Ketua Bappilu PPP Makassar Bilang Begini

Busranuddin Baso Tika mengatakan, Muktamar bakal digelar di Hotel Claro, Jl AP Pettarani. Sementara penginapan direncanakan ditempatkan di tiga hotel berbeda sekitar lokasi Muktamar.

Mantan anggota DPRD Makassar itu mengaku panitia sudah mempertimbangkan pencegahan penyebaran Covid-19 dan akan menerapkan protokol kesehatan.

Busranuddin Baso Tika juga mengklaim PPP telah berkoordiasi dengan Kapolri, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, hingga Pemkot Makassar.

Baca juga: Andi Nirawati-Lutfi Hanafi atau Anir-Lutfi Siapkan Kejutan pada Debat Kandidat Pilkada Pangkep 2020

“Pandemi kita sudah pikirkan, kita atur jarak, ada kemungkinan lobi-lobi (dilakukan) virtual itu sudah kita pikirkan bersama mengenai Covid-19,” kata Busranuddin Baso Tika, Jumat (13/11/2020).

“Kita sudah komunikasikan, baik Kapolri, Kapolda, Gubernur, Wali Kota. Alhamdulillah, semua respon positif,” Busranuddin Baso Tika menambahkan.

Selain dibuka Jokowi, kata Busranuddin Baso Tika, sejumlah menteri dan ketua umum partai politik lainnya juga akan turut hadir di Makassar untuk meramaikan kegiatan tersebut.

Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020

Busranuddin Baso Tika menyebut penyelenggaran Muktamar merupakan kebanggan bagi masyarakat Makassar.

Kehadiran elit-elit politik nasional dan berbagai daerah akan berkontribusi terhadap perputaran uang di Makassar.

Seperti, penginapan hotel, lokasi wisata, hingga UMKM lain.

Baca juga: Barru, Bulukumba, Selayar ‘Juara’ di Pilkada Serentak, Bawaslu: Tren Pelanggaran Netralitas ASN Naik

Busranuddin Baso Tika menyatakan penyelenggaran Muktamar PPP jelas meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Ini sesuatu yang luar biasa karena DPC PPP Makassar jadi tuan rumah, ada beberapa manfaat. Pertama, peserta seribu orang, artinya kita butuh kamar hotel di atas seribu, sektor ekonomi bisa datangkan PAD,” kata Busranuddin Baso Tika.

Baca juga: Rencana Muktamar PPP di Makassar, Kombes Witnu: Polri Tidak Keluarkan Izin

Selain itu, penyelenggaraann Muktamar PPP ini kali pertama digelar di Makassar. “DPC PPP Makassar sangat bahagia sekali untuk pertama kalinya dihelat di Makassar,” kata Busranuddin Baso Tika.

Protokol Kesehatan

Terpisah, Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tidak menyoal kegiatan Muktamar IX PPP digelar di Makassar.

Namun, lanjut Rudy Djamaluddin pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Luwu Utara, Pangkep Tertinggi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Serentak, Gowa, Toraja Nihil

“Tentu yang terpenting adalah protokol kesehatan dan untuk pelaksanaannya kita sudah ada rambu-rambu pertemuan yang diatur dalam Perwali 51 dan 53. Selama itu dijalankan saya pikir tidak ada masalah,” ujar Rudy Djamaluddin, Jumat (13/11).

Sehingga nantinya, akan ada unsur yang melakukan pengawasan selama pelaksanaan Muktamar.

Baca juga: Muktamar IX PPP Akan Digelar di Makassar, Pj Walikota Minta Patuhi Protokol Kesehatan

“Sudah diatur semua bagaimana pelaksanaannya dan siapa unsur yang baru diawasi, semua itu bagian-bagian yang jadi perhatian, itupun kalau memang jadi dilaksanakan di Makassar,” jelas Rudy Djamaluddin.

Rudy Djamaluddin menegaskan tidak akan ada perlakuan atau perhatian khusus terhadap kegiatan Muktamar IX PPP.

“Tidak ada istilah diperketat, karena kami dari dulu memang sudah memperketat (protokol Covid),” kata Rudy Djamaluddin.

“Bukan karena ini yang mau melaksanakan baru kita mau perketat. Jadi semua protokol kesehatan harus dilakukan,” tegas Rudy Djamaluddin menambahkan.(*)