OPINI
Gatot, Bang Dullah dan RUU HIP
Di Amerika dan negara-negara Eropa Barat yang jadi kampiun kapitalisme dunia, marxisme malah diajarkan sebagai mata kuliah wajib.
Oleh: M. Zainal Arifin R. Madi
(Mantan aktivis HMI)
Ketika Gatot Nurmatyo bilang PKI bangkit, saya jadi cemas. Kuatir kalau-kalau hipotesa saya selama ini komunisme sudah almarhum, bahkan sudah jadi "mumi", bakal rontok.
Masalahnya yang "cuap-cuap" kali ini seorang Panglima TNI, tidak mungkin asal. Pasti didukung sejumlah data valid.
Meski saat itu juga muncul keraguan: Kenapa ributnya nanti di ujung masa jabatan, kenapa tidak sejak awal sekaligus melakukan langkah-langkah antisipasinya selaku Panglima TNI?
Belakangan, keraguan saya terbukti ketika Gatot 'terpaksa' harus mempertanggungjawabkan argumentasi dari pernyataannya itu dalam acara talk show KompasTV, setelah dicecar dan disudutkan Rosiana Silalahi.
• Pasca Kadis Kesehatan Positif Corona, Pemkab Sinjai Kembali Berlakukan Kerja di Rumah
Alih-alih menampilkan data valid, yang dikemukakan sebagai indikasi kebangkitan PKI adalah dihentikannya pemutaran film Pemberontakan G 30 S/PKI yang sebelumnya wajib diputar di TVRI setiap 30 September, pencabutan mata pelajaran PMP dari kurikulum siswa, dan upaya mencabut Tap MPRS nomor 25/1966 tentang larangan bagi ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.
"Siapa lagi kekuatan yang melakukan itu semua kalau bukan PKI?" dalih Gatot saat itu.
Gatot memang asal. Betapa tidak, peristiwa yang didalihkan itu terjadi di era Habibie dan Gus Dur. Penghentian pemutaran film G 30 S PKI dilakukan Menpen Letjen Yunus Yosfiah dengan alasan latar sejarahnya tidak otentik, bahkan kontroversial.
Sedang pencabutan mata pelajaran PMP bagi siswa, dilakukan Mendikbud Yuwono Sudarsono. Apa iya, kedua menteri itu atau Habibie yang jadi presidennya anggota atau simpatisan PKI?
Begitu juga Gus Dur, Ketua PBNU dan cucu Hadratus Syekh pendiri NU yang mengusulkan pencabutan Tap MPRS itu?
Bagi Gus Dur, pencabutan Tap MPRS nomor 25/1966 adalah keniscayaan karena bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tanpa kecuali.
• Belum Aman, Sejumlah Pengendara Nekat Melintas di Lokasi Longsor Poros Torut-Palopo
"Kenapa takut?," tepis Gus Dur dengan santai menjawab pertanyaan Andy F. Noya bahwa pencabutan Tap MPRS itu bisa berakibat kembalinya komunisme di tanah air.
Entah apa motif Gatot "asbun" soal kebangkitan PKI. Jangan-jangan Gatot sedang menggalang apa yang disebut Ernest Renan resentiment kalangan Islam bagi ambisinya menjadi Presiden.
Toh, Pak Harto berhasil jadi Presiden dengan "menumpang" isu PKI. Juga
bukan rahasia lagi, banyak perwira militer khususnya di masa Orde Baru, sukses melakukan mobilitas vertikal, menjadi bupati, walikota atau gubernur dengan menunggangi isu PKI.