Larangan Natal di Bulukumba
Ada Bukti Screenshot di Facebook, Fakta-fakta Larangan Natal di Bulukumba Polisi Bergerak Cepat
Ada Bukti Screenshot di Facebook, Fakta-fakta Larangan Natal di Bulukumba Polisi Bergerak Cepat
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Mansur AM
6. Reaksi Lakpesdam NU Sulsel: Efek Main-main Politik Agama
Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU Sulsel, Abdul Karim
Larangan merayakan Natal terhadap umat Kristiani oleh sekelompok masyarakat tertentu di Bulukumba merupakan tanda kedaruratan hubungan kemanusiaan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan (PWNU Sulsel) Abdul Karim.
"Ini menunjukkan masyarakat kita kian hari anti kedamaian dan cinta pada pergolakan," ungkap Karim kepada Tribun Timur, Selasa (24/12/2019).
Fenomena tersebut kata Karim, sekaligus menunjukkan jika masyarakat kita sedang sakit. Sebab cenderung mencintai pergolakan. Dalam kasus Bulukumba ini, Pemerintah mesti bergerak cepat untuk menyembuhkan masyarakat dari sakit itu.
Karim menjelaskan, setiap warga negara dijamin kebebasannya mengamalkan ajaran agamanya sebagaimana konstitusi, pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan jelas berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
"Begitu terangnya penegasan konstitusi diatas. Dengan demikian, sikap-sikap yang bertentangan dengan penegasan konstitusi diatas adalah tergolong tindakan inkonstitusional, karena itu mesti ada tindakan hukum untuk mengatasi hal itu," tegas Karim yang juga pegiat demokrasi Sulsel ini.
Pegiat demokrasi tersebut menambahkan, dalam konteks Islam, dalilnya cukup terang yaknj lakum diinukum wal yadiiin (bagimu agamamu, bagiku agama ku).
"Ayat ini menegaskan seharusnya kita menghargai pemeluk agama lain," jelasnya.
Dijelaskannya, fenomena di Bulukumba adalah efek dari sikap elit-elit politik kita yang menceburkan identitas agama dalam kontestasi Pemilu 2019 ini. Artinya, ini efek lanjut dari politisasi agama.
"Elit-elit kita dalam Pemilu 2019 menyeret identitas agama masuk ke dalam arena kontestasi, sialnya, setelah kontestasi selesai, mereka tidak kuasa lagi menyeret agama keluar dari ruang-ruang politis," ujar Karim.
"Persis menelan sebuah benda, mudah ditelan masuk dalam perut, tapi susah dikeluarkan kembali. Kita pandai beragama tapi belum tammat beriman," katanya lagi.
