Fraksi Golkar DPRD Sulsel Tolak Pengesahan KUPA PPAS 2019
Menurut pada penandangan MOU antara Gubernur dan pimpinan DPRD sehari sebelum rapat paripurna digelar
Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prafon Prioritas Anggaran (PPAS) 2019.
"Karena ada mekanisme yang tidak dilalui, maka kami dari Fraksi Golkar menolak penandatangan KUPA PPAS tadi malam (Rabu (04/09). Kami tidak terlibat dalam itu," kata Ketua Fraksi Golkar Kadir Halid di hadapan pimpinan rapat di DPRD Sulsel.
Baca: Fraksi Golkar Setuju Pemakzulan Gubernur Sulsel, PDIP Menolak
Baca: Apa Kabar Hak Angket DPRD Sulsel? Begini Reaksi M Roem
Baca: Kadir Halid Tantang Gubernur Sulsel Sebut Siapa Dalang Angket
Menurut pada penandangan MOU antara Gubernur dan pimpinan DPRD sehari sebelum rapat paripurna digelar, dianggap belum tuntas ditingkat banggar.
"Ada mekanisme yang tidak dilalui. Jadi kami anggap itu cacat hukum. Kami dari Fraksi Golkar mau koreksi," tegasnya.
Berbeda dengan sembilan fraksi lain. Mereka semua sepakat terhadap KUPA PPAS 2019 untuk ditindaklanjuti.
Seperti Alimuddin dari Fraksi PDI Perjuangan. Alimuddin mengatakan KUPA PPAS sepakat tetap dilanjutkan. "
Tadi malam hampir semua menyatakan KUPA PPAS 2019 telah disetujui. PDIP berpandangan apa yang diputuskan tadi malam tetap pada keputusan itu," tegasnya.
Begitupun disampaikan Husmaruddin dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Husmaruddin tetap sepakat dengan hasil keputusan pada rapat Rabu malam.
"Setelah mencermati tahapan tahapan laporan dari panitia anggaran. Kami tetap berkesimpulan mendukung tahapan harus berlanjut," sebutnya.
Sedangkan dari Fraksi Partai NasDem Arum Spink mengatakan tidak ingin memaparkan apakah sepakat atau tidak. Karena itu sudah disampaikan kemarin malam.
Sama halnya dengan Alimuddin Fraksi PKS Baso Samsulrijal. Ia juga berpandangan tetap pada hasil pembahasan dan keputusan sebelumnya dalam rapat.
Baca: Kekuatan Golkar Sulsel, Nasdem, dan PPP di 12 Daerah Pilkada 2020
Baca: Laporan Rekomendasi Hak Angket Mengendap di Meja Pimpinan DPRD Sulsel
Baca: PPP, Perindo, dan Hanura Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Sulsel
Wahyudinn dari Fraksi Hanura menyetujui KUPA PPAS . "Kami dari Fraksi Hanura apa yang dilakukan tadi malam perlu tindak lanjut. Apa yang disampaikan golkar bagian dari koreksi," sebutnya.
Akibat adanya perbedaan pandangan, rapat paripurna sempat alot. Sehingga Ketua DPRD Sulsel M Roem menskorsing untuk meminta kepada masing masing fraksi untuk memusyawarakan.
Baru beberapa skorsing berjalan, tiba tiba dari beberapa Fraksi, termasuk Nikmatullah dan DS Dalle berdiri dan meminta agar tidak ada musyawara lagi. "Langsung voting saja," katanya.
Suasana yang mulai memanas Ketua DPRD Sulsel kembali membuka rapat. Namun sebelum itu sempat menemui beberapa fraksi Golkar.
Setelah itu Roem kembali ke tempat duduknya dan menyampaikan perm0honan maaf jika ada mekanisme yang sebelumnya dilewati sehingga ada penolakan.
