Fraksi Golkar DPRD Sulsel Tolak Pengesahan KUPA PPAS 2019
Menurut pada penandangan MOU antara Gubernur dan pimpinan DPRD sehari sebelum rapat paripurna digelar
Penulis: Hasan Basri | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
hasan/tribun-timur.com
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prafon Prioritas Anggaran (PPAS)
Pihak yang dianggap perlu dan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diantaranya Mahkamah Agung, aparat penegak hukum dan Menteri Dalam Negeri.
Laporan pansus yang diterima pimpinan kemudian akan dibahas dalam rapin. Pembahasan itu untuk menentukan arah rekomendasi tersebut .
Apakah rekomendasi hak angket dibawa ke Mahkamah Agung, Aparat Penegak Hukum atau Menteri Dalam Negeri. (*)
Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Berita Terkait
