Fraksi Golkar Setuju Pemakzulan Gubernur Sulsel, PDIP Menolak

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel itu menambahkan, berdasarkan sidang hak angket, sangat jelas pelanggarannya jelas.

Fraksi Golkar Setuju Pemakzulan Gubernur Sulsel, PDIP Menolak
hasan/tribuntimur.com
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid memberikan keterangan pers kepada awak media. 

Laporan Wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel A Kadir Halid menegaskan partainya sepakat untuk memakzulkan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.

"Golkar semua setuju," kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel kepada Tribun via Whatsapp, Minggu (18/8/2019) malam.

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel itu menambahkan, berdasarkan sidang hak angket, sangat jelas pelanggarannya jelas.

"Golkar setuju dengan tujuh poin usulan itu. Pelanggaran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah, kemudian Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (aparatur sipil negara), dan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Semua fraksi akan memberi pandangannya," tegas Kadir.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sulsel Alexander Palinggi mengaku belum bisa memberikan komentar banyak terkait usulan pansus.

"Saya belum tahu itu, saya tidak ikut rapat, saya ketua fraksi tapi tidak hadir, besok kita lihat," katanya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel Muslim Salam mengatakan jika usualan pansus angket belum final.

"Usulan tersebut belum final, masih akan dibawa ke paripurna. Kalau Nasdem akan mengacu pada fakta persidangan," ungkap Muslim.

"Pansus hak angket tidak punya kewenangan mengeluarkan rekomendasi seperti itu, sesuai tatib DPRD. Pastilah (PDI Perjuangan) menolak," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulsel Alimuddin.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved