OPINI

OPINI - Konstitusionalitas Pemindahan Ibukota Negara

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemindahan ibu kota negara Indonesia bukanlah hal yang baru karena pernah beberapa kali dilakukan,..

OPINI - Konstitusionalitas Pemindahan Ibukota Negara
DOK PRIBADI
Dr Fahri Bachmid SH MH 

Sebab secara teoritik, tergantung pilihan politik hukum dari para pembentuk Undang-Undang.

Artinya, bisa saja Jakarta tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas Ibukota Batavia atau karena Jakarta merupakan bekas ibu kota negara atau alas an-alasan khusus lainya yang secara faktual dapat diterima sebagai “legal reasoning”.

Jadi itu tergantung politik hukum pembentuk undang-undang.

Argumen hukum itu dapat merujuk pasal 18B ayat (1) UUD NRI Th 1945 dimana “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Baca: Putra Asal Bulukumba Ali Mardana Terpilih Jadi Ketua KKSS Tual dan Maluku Tenggara

Konsekuensinya, selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Setidaknya bisa merujuk kepada keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya.

Ibu Kota
Secara konstitusional, Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan pemindahan ibu kota negara RI.

Hal ini dijamin dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”.

Pasal 25A UUD 1945 juga menegaskan hal itu yang menyebutkan “Negara kesatuan republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”.

Setelah membuat keputusan sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki, Presiden menindaklanjuti keputusannnya untuk dibahas secara operasional dalam bentuk pengajuan RUU,serta dilakukan penyelarasan serta perubahan atas berbagai perundang-undangan terkait bersama dengan DPR.

Baca: SMAN 4 Enrekang Sabet 2 Perak pada Kompetisi Bahasa Jerman di Makassar

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved