OPINI - Konstitusionalitas Pemindahan Ibukota Negara

Oleh:
Dr Fahri Bachmid SH MH
Pakar Hukum Tata Negara - Alumni Program Doktor FH UMI

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan politik ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Setidaknya harus diikuti kebijakan hukum yang futuristik bagi masa depan Republik Indonesia.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemindahan ibu kota negara Indonesia bukanlah hal yang baru karena pernah beberapa kali dilakukan, walaupun secara konstitusional harus dibaca dalam kerangka serta konteks darurat negara.

Pertama, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ketika terjadi Agresi Militer I Belanda pada 29 September 1945.

Itu artinya hanya berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan RI.

Pada 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogjakarta sehingga pada 4 januari 1946 Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogjakarta untuk pertama kalinya.

Alasan paling mendasar pada saat itu adalah karena Jakarta telah jatuh ke tangan Belanda, maka Yogyakarta dinilai yang paling siap dari sisi ekonomi, politik dan keamanan.

Setelah itu terjadi Agresi Militer Belanda II pada 29 Desember 1948 yang mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota NKRI ke tangan Belanda.

Baca: PKM Dosen UTS Latih Warga Olah Sampah Organik dengan Komposter Tenaga Angin

Namun sebelum Kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Presiden Soekarno telah memberikan surat kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat.

Safruddin kemudian mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 22 Desember 1948.

Waktu bergulir, setelah agresi Belanda berakhir dan adanya perjanjian terkait eksitensi NKRI, ibukota negara kemudian kembali lagi ke Jakarta.

DKI
Penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961.

Dalam konsideransnya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta.

UU ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964 yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta.

Baca: Sekpel LLDIKTI IX Sulawesi Hadiri Wisuda Universitas Klabat Manado

Pada tahun 1990, Presidan Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengundangkan UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta.

Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara RI memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara RI maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

Saat reformasi tahun 1998, Presidan Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibukota Negara.

Dari sisi ilmu hukum tata negara, perubahan ibukota ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Jakarta.

Sebab secara teoritik, tergantung pilihan politik hukum dari para pembentuk Undang-Undang.

Artinya, bisa saja Jakarta tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas Ibukota Batavia atau karena Jakarta merupakan bekas ibu kota negara atau alas an-alasan khusus lainya yang secara faktual dapat diterima sebagai “legal reasoning”.

Jadi itu tergantung politik hukum pembentuk undang-undang.

Argumen hukum itu dapat merujuk pasal 18B ayat (1) UUD NRI Th 1945 dimana “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Baca: Putra Asal Bulukumba Ali Mardana Terpilih Jadi Ketua KKSS Tual dan Maluku Tenggara

Konsekuensinya, selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Setidaknya bisa merujuk kepada keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya.

Ibu Kota
Secara konstitusional, Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan pemindahan ibu kota negara RI.

Hal ini dijamin dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”.

Pasal 25A UUD 1945 juga menegaskan hal itu yang menyebutkan “Negara kesatuan republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU”.

Setelah membuat keputusan sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki, Presiden menindaklanjuti keputusannnya untuk dibahas secara operasional dalam bentuk pengajuan RUU,serta dilakukan penyelarasan serta perubahan atas berbagai perundang-undangan terkait bersama dengan DPR.

Baca: SMAN 4 Enrekang Sabet 2 Perak pada Kompetisi Bahasa Jerman di Makassar

Konsekwensi secara teknis ketatanegaraan sekaitan dengan pemindahan ibu kota adalah seluruh lembaga lembaga negara utama yang merupakan organ konstitusional, semisal Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, KPU, dan lainnya harus berada di ibu kota negara yang baru.

Juga, harus diikuti perubahan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral, sepanjang yang berkaitan dengan status badan, lembaga yang berkaitan dengan ibu kota negara, sebagai implikasi teknis ketatanegaraan. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Sabtu (31/08/2019)