OPINI

PAD Penopang Desentralisasi Keuangan Daerah

Tiga teratas ditempati oleh Kota Makassar (39.14%), Kabupaten Luwu Timur (18.67%) dan Kota Palopo (17.91%)

PAD Penopang Desentralisasi Keuangan Daerah
Dok
Mahasiswi Magister Ekonomika Pembangunan UGM asal Sulawesi Selatan 

Untuk menjawab hal tersebut dilakukan perhitungan derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah Ringkasan Realisasi APBD tahun 2017 dan Ringkasan APBD Maret 2019 yang diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 rata-rata derajat desentralisasi kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,41%. Terdapat delapan kabupaten/ kota yang nilainya melebihi rata-rata.

Tiga teratas ditempati oleh Kota Makassar (39.14%), Kabupaten Luwu Timur (18.67%) dan Kota Palopo (17.91%). Pada tahun 2019 juga terdapat delapan kabupaten/ kota yang nilainya melebihi rata-rata sebesar 12,83%.

Tiga teratas masih ditempati Kota Makassar (40.23%), Kabupaten Luwu Timur (18.83%) dan posisi ketiga ditempati daerah baru yaitu Kabupaten Maros (18.09%). Sementara itu, rasio ketergantungan keuangan daerah di tahun 2017 menunjukkan terdapat delapan kabupaten/ kota yang nilainya lebih kecil dari rasio rata-rata sebesar 73,63%.

Posisi tiga teratas ditempati oleh Kota Makassar (48.97%), Kabupaten Luwu Timur (57.60%) dan Kabupaten Tana Toraja (66.71%). Sedangkan di tahun 2019, kabupaten/ kota yang nilainya lebih kecil dari rasio rata-rata sebesar 70,97% bertambah menjadi sepuluh daerah dan posisi tiga teratas masih sama dengan tahun 2017 ditempati oleh Kota Makassar (46.61%), Kabupaten Luwu Timur (55.53%) dan Kabupaten Tana Toraja (65.14%).

Secara umum kekuatan desentralisasi keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya derajat desentralisasi dan menurunnya rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2017. Terlepas dari perkembangan positif yang diraih, rata-rata derajat desentralisasi masih dalam skala interval “kurang” dan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah masih dalam skala interval “sangat tinggi” sehingga dibutuhkan usaha dan kerja keras dari kabupaten/ kota untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menguatkan desentralisasi keuangan pemda adalah dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi PAD. Efektifitas PAD mengarah ke kemampuan pemda untuk mencapai penerimaan PAD sesuai dengan target bahkan melebihi
target, sedangkan efisiensi berarti meminimumkan biaya pemerolehan PAD.

Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas loket pembayaran pajak, meningkatkan sistem operasional pemungutan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah, serta penyelesaian dan penyempurnaan database Objek Pajak Daerah. Sedangkan untuk meminimumkan biaya pemerolehan PAD dilakukan dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan PAD dengan sadar dan patuh membayar pajak. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Sebagai bukti, Kota Makassar yang nilai derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangannnya menempati urutan pertama se-Sulawesi Selatan, memiliki kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 70,20% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 79,72% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pos PAD yang berpengaruh cukup besar dalam menguatkan desentralisai keuangan pemda. Oleh karena itu bayarlah pajak untuk meningkatkan perolehan PAD, semakin besar PAD semakin kecil ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak adalah hal yang sederhana namun memiliki peranan yang besar dalam mendukung keuangan daerah. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Sabtu (11/05/2019)

Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved