OPINI

PAD Penopang Desentralisasi Keuangan Daerah

Tiga teratas ditempati oleh Kota Makassar (39.14%), Kabupaten Luwu Timur (18.67%) dan Kota Palopo (17.91%)

PAD Penopang Desentralisasi Keuangan Daerah
Dok
Mahasiswi Magister Ekonomika Pembangunan UGM asal Sulawesi Selatan 

Oleh: Lisna Liana
Mahasiswi Magister Ekonomika Pembangunan UGM asal Sulawesi Selatan

Pada 1999 Indonesia memasuki era baru yaitu otonomi daerah yang mewajibkan pemerintah pusat melimpahkan sebagian besar hak, wewenang dan kewajibannya kepada pemerintah daerah (pemda). Salah satunya adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah atau desentralisasi keuangan.

Dua puluh tahun setelah pelaksanaannya, apakah desentralisasi keuangan telah mencapai tujuan awalnya? Hal ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Sejatinya pelaksanaan desentralisasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal.

Pemda dituntut untuk berkreasi dalam menggali dan memberdayakan potensi di wilayahnya baik potensi pajak dan retribusi daerah maupun potensi sumber daya alam (SDA). Di sisi lain, dengan berlakunya desentralisasi keuangan, anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat.
Namun kenyataannya, sampai saat ini masih banyak daerah yang bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Tanpa dana transfer dari pusat, daerah tidak akan mampu melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya.

Lebih ironis lagi terdapat beberapa daerah yang rasio belanja pegawainya lebih dari 50% terhadap total belanja daerah, tanpa dana dari pusat, jangankan membangun infrastruktur untuk pelayanan publik, menjalankan kegiatan rutin pun akan sulit.

Ketergantungan ini semakin diperkuat oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, sudah seharusnya PAD menjadi tumpuan utama dalam membiayai kegiatan rutin pemda karena PAD
sifatnya internal, besar kecilnya dapat ditentukan oleh pemda itu sendiri.

Berbeda dengan dana transfer yang sifatnya eksternal, besar kecilnya nilai pendanaan eksternal ditentukan oleh kebijakan pusat. Jika pemda mampu menjadikan PAD sebagai tumpuan dalam pembiayaan operasionalnya maka ketergantungan terhadap pusat akan berkurang dan kekuatan desentralisasi keuangannya akan meningkat.

Kekuatan desentralisasi keuangan pemda dapat diukur dengan pendekatan rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Derajat desentralisasi diperolah dari perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin besar kemampuan pemda dalam melaksanakan desentralisasi keuangan.

Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah berasal dari perbandingan pendapatan transfer (dana perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan keuangan berbanding terbalik dengan derajat desentralisasi, semakin kecil nilai rasio ini semakin baik, artinya ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Lalu bagaimana kekuatan desentralisasi keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved