Bawaslu Luwu Gelar Rakor Pencegahan Pelanggaran Kepala Desa, ASN dan Caleg

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan Pemilu partisipatif 2019.

Bawaslu Luwu Gelar Rakor Pencegahan Pelanggaran Kepala Desa, ASN dan Caleg
Humas BAwaslu Luwu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan Pemilu partisipatif 2019. 

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan Pemilu partisipatif 2019.

Rakor tersebut dalam rangka berupaya melakukan pencegahan terkait pemilu 2019 yang ditujukan kepada kepala desa,Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Legislatif (Caleg).

Adapun materi rakor meminimalisir bentuk pelanggaran dan berharap pemilu berjalan aman, tertib dan berintegritas yanh dibawakan oleh Komisioner Bawaslu Luwu.

Baca: TRIBUNWIKI: Profil Abrar Saleng, Dosen Hukum Unhas

Baca: Ini Pemenang Kompetisi di SALE-End of Year Celebration

Baca: Calya Jadi Primadona di SALE-End of Year Celebration

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan secara dini yang dilakukan secara massif oleh pengawas pemilu untuk menekan terjadinya politik transaksional (money politic)," ujar Ketua Bawaslu Luwu, Abdul Latif Idris, Rabu (5/12/2018).

"Selain itu kami juga mengawasi netralitas ASN, kepala desa, perngkat desa, anggota BPD dan karyawan BUMN atau BUMD dan semua pihak yang dilarang berpolitik praktis sesuai aturan hukum pemilu," tuturnya.

Selain itu juga kegiatan ini juga mensosialisasikan mekanisme hukum dalam Pemilu. Baik aturan dan produk hukum yang digunakan dalam pemilu.

Baca: Peringati Maulid Nabi, Bupati Wajo Ingatkan Warga Tak Terprovokasi Ajaran Radikalisme

Baca: Pemain Bola Asal Ghana Ditangkap Saat Main Liga Tarkam di Barru, Berapa Bayarannya?

"Yang harus diawasi bersama adalah proses penyelenggaraan pemilu. Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak," ucapnya.

Lanjut Latif, begitu juga dengan penyelenggaranya wajib untuk diawasi karena untuk melahirkan pemilu yang berintegritas, maka harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas.

"Dan saya tegas kepada jajaran saya ke bawah, jika terbuktu ada diantara mereka melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, pasti saya tindak," tegasnya.

Sekedar diketahui, dari 22 kecamatan se-Kabupaten Luwu, kini sudah 12 kecamatan yang telah usai melakukan rakor pengawasan pemilu partisipatif.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved