PPPK angkatan 2024 Mengadu ke DPRD Toraja Utara, Gaji dan SK Belum Terbit

TRIBUN-TIMUR.COM, RANTEPAO - Perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2024 dari kalangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) dan Tenaga teknis geruduk kantor DPRD Toraja Utara, Senin (8/6/2026).

Kedatangannya untuk menyampaikan keresahan mereka terkait belum terbitnya surat keputusan (SK) perpanjangan serta gaji yang belum dibayarkan selama dua bulan beserta Gaji 13.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru dan tenaga kesehatan meminta DPRD membantu mencarikan solusi atas ketidakpastian yang mereka hadapi.

Salah satu perwakilan tenaga kesehatan menyampaikan bahwa belum terbitnya SK berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di puskesmas. 

Mereka mengaku kesulitan menjalankan tugas karena tidak memiliki dasar administrasi, untuk bekerja. 

"Kami melayani masyarakat, tetapi saat ini tidak ada payung hukum untuk kami bekerja," terangnya saat memyampaikan unek-uneknya di depan anggota DPRD Toraja Utara, Senin (8/6/2026).

Bahkan menurutnya, dibeberapa puskesmas, jumlah PNS sangat sedikit dan sebagian besar tenaga kesehatan adalah PPPK. 

"Jika kami tidak bekerja, pelayanan kesehatan bisa terganggu," ujarnya.

Sementara, mereka diminta untuk menyukseskan program nasional seperti penanganan tuberkulosis, gizi, dan stunting. 

Sementara itu, perwakilan guru PPPK menyampaikan bahwa formasi 2024 berjumlah 962 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dan tenaga teknis. 

Mereka mengaku sudah beberapa kali mencari informasi terkait status mereka, namun belum mendapatkan kepastian.

"Sudah dua bulan berturut-turut gaji dan gaji 13 kami tidak jelas. Bahkan sebagian besar PPPK sudah berkeluarga dan menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji tersebut," paparnya. 

Sementara pihaknya tetap menjalankan tugas mengajar demi keberlangsungan pendidikan anak-anak. 

Ia menegaskan bahwa meskipun kondisi tersebut menimbulkan keresahan, para guru tetap melaksanakan kewajiban mereka di sekolah.

Ketua Komisi III DPRD Toraja Utara, Julianto Mappile, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.