Ekonomi Sulsel Hadapi Tekanan Multisektor

Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai sekitar 6,88 persen.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

“Dalam konteks ilmu ekonomi, ini dikenal sebagai jobless growth. Pertumbuhan ekonomi terlihat baik, tapi jumlah tenaga kerja menganggur justru meningkat,” ujarnya.

Marsuki menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini lebih banyak ditopang sektor jasa.

Di antaranya administrasi pemerintahan, transportasi, serta konsumsi makan dan minum.

Sementara sektor produktif seperti industri pengolahan dan manufaktur belum berkembang maksimal dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Pertumbuhan tinggi ternyata hanya bersumber dari sektor jasa dan konsumsi. Bukan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur yang sebenarnya lebih banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.

Ia menilai perusahaan kini semakin mengandalkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Akibatnya, banyak sektor usaha mulai mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Banyak sektor sekarang bersifat capital intensive atau padat modal. Perusahaan memilih efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi,” jelasnya.

Marsuki menambahkan, tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, kenaikan BBM, hingga keterbatasan bahan baku industri ikut meningkatkan biaya produksi.

Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran.

“Kondisi itu memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menekan beban operasional,” ujarnya.

Selain faktor efisiensi dan digitalisasi, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) disebut turut mendorong perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja.

Meski demikian, Marsuki menilai angka PHK di Sulsel masih relatif kecil dibanding beberapa daerah lain.

Ia menyebut kasus PHK di Jawa Barat mencapai 1.721 orang dan Kalimantan Selatan sekitar 1.071 orang.

Namun, posisi Sulsel tetap terlihat menonjol karena perbandingan dilakukan secara nasional.

Marsuki mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat merasa aman hanya karena pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi.

Menurutnya, fenomena jobless growth harus menjadi alarm serius bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

“Pemda jangan merasa baik-baik saja. Ini harus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang dicapai belum inklusif,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor UMKM berbasis hilirisasi dan padat karya, terutama di daerah Bone dan Luwu Timur.

Selain itu, ia meminta adanya jaring pengaman sosial dan pelatihan ulang bagi tenaga kerja korban PHK.

Marsuki juga meminta Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun korban PHK yang ingin membangun usaha mandiri.

“Perbankan perlu didorong menyalurkan likuiditas ke sektor riil UMKM dengan dukungan lembaga penjamin agar masyarakat tetap punya peluang usaha,” katanya.