Ekonomi Sulsel Hadapi Tekanan Multisektor

TRIBUN-TIMUR.COM - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sulsel sepanjang awal 2026 dinilai menjadi sinyal tekanan ekonomi yang mulai dirasakan berbagai sektor usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Suhardi, menilai kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global dan regional yang belum sepenuhnya pulih.

Suhardi mengatakan, PHK bukan disebabkan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan pekerja.

Situasi global memberi dampak berantai terhadap dunia usaha di daerah.

“Banyak persoalan berdampak, mulai dari politik, ekonomi global, perang, semuanya berpengaruh,” katanya, Minggu (10/5/2026).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja di PHK pada Januari-April 2026 mencapai 360 orang.

Angka itu menempatkan Sulsel di posisi ke-10 nasional berdasarkan data peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode yang sama mencapai 15.425 orang.

Jawa Barat menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi dengan kontribusi sekira 21,65 persen dari total nasional.

Di Sulsel, tren PHK tertinggi terjadi pada awal tahun.

Pada Januari tercatat 142 pekerja terkena PHK, Februari 157 orang, Maret 55 orang, dan April turun drastis menjadi enam orang.

Sektor Tertekan

Suhardi memastikan sektor paling terdampak meliputi pertambangan, perhotelan, pertanian, perdagangan, jasa, hingga pariwisata.

Sektor-sektor tersebut masih berpotensi menghadapi tekanan sepanjang 2026.

Apalagi jika terjadi kenaikan harga BBM, memicu naiknya biaya logistik dan distribusi perdagangan.

“Kalau ada kenaikan BBM, itu pasti menghantam logistik dan berdampak ke perdagangan. Pertanian juga terdampak faktor cuaca, impor-ekspor, semuanya berpengaruh,” ujarnya.

Selain faktor global, Suhardi juga menyoroti potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Juni 2026 berdasarkan prakiraan BMKG.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu gagal panen dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Meski demikian, Suhardi menilai sektor perdagangan dan jasa masih menjadi penopang utama lapangan kerja di Sulsel.

Hal itu ditopang posisi Sulsel sebagai hub perdagangan kawasan Indonesia Timur.

“Pergerakan logistik dan perdagangan itu yang banyak menyerap tenaga kerja di Sulsel,” katanya.

Ia menyinggung program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Merah Putih yang dinilai berpotensi membuka lapangan kerja baru.

Namun, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja belum signifikan karena program ini masih tahap awal.

Suhardi berharap pemerintah daerah memperkuat upaya menarik investasi guna mencegah PHK meluas.

Menurutnya, pemerintah perlu aktif menjembatani proses business matching antara pelaku usaha dengan investor maupun pembeli potensial.

Alarm Kerja

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Rendra Anggoro, menilai banyak sektor usaha kini menghadapi tekanan biaya operasional.

Selain itu, daya beli masyarakat dinilai mengalami penurunan di tengah perubahan pola bisnis yang semakin digital dan otomatis.

“Sulsel masuk 10 besar tetap menjadi alarm bahwa pasar kerja daerah belum benar-benar kuat,” ujarnya.

Rendra mengatakan, dampak PHK paling besar dirasakan kelompok pekerja menengah ke bawah.

Penurunan pendapatan rumah tangga dinilai berpotensi melemahkan konsumsi masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.

“Ketika pendapatan rumah tangga turun, konsumsi ikut melemah dan perputaran ekonomi daerah ikut melambat,” jelasnya.

Ia memprediksi sejumlah sektor masih rentan mengalami tekanan dalam waktu dekat.

Di antaranya perdagangan ritel, konstruksi, industri pengolahan, hingga usaha jasa yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, investasi di Sulsel dinilai terus tumbuh.

Namun, kualitas investasi masih menjadi tantangan karena mayoritas bersifat padat modal dibanding padat karya.

“Nilai investasinya besar tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu tinggi,” sebutnya.

Rendra juga menilai konektivitas industri hulu dan hilir di Sulsel belum cukup kuat sehingga efek penggandanya terhadap ekonomi lokal belum maksimal.

Ia meminta pemerintah lebih fokus menciptakan ekosistem kerja jangka panjang, bukan sekadar mengejar angka investasi masuk.

Menurutnya, sektor UMKM, industri pangan, perikanan, pertanian modern, ekonomi digital, logistik, hingga pariwisata masih sangat potensial menyerap tenaga kerja.

Namun, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan serius.

Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, hilirisasi produk, hingga kepastian regulasi.

“Yang paling penting bukan hanya menarik investor datang, tetapi memastikan investasi itu benar-benar membuka lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan,” katanya.

Jobless Growth

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Marsuki, menilai kondisi tersebut menunjukkan fenomena jobless growth.

Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai sekitar 6,88 persen.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

“Dalam konteks ilmu ekonomi, ini dikenal sebagai jobless growth. Pertumbuhan ekonomi terlihat baik, tapi jumlah tenaga kerja menganggur justru meningkat,” ujarnya.

Marsuki menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini lebih banyak ditopang sektor jasa.

Di antaranya administrasi pemerintahan, transportasi, serta konsumsi makan dan minum.

Sementara sektor produktif seperti industri pengolahan dan manufaktur belum berkembang maksimal dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Pertumbuhan tinggi ternyata hanya bersumber dari sektor jasa dan konsumsi. Bukan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur yang sebenarnya lebih banyak menyerap tenaga kerja,” katanya.

Ia menilai perusahaan kini semakin mengandalkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Akibatnya, banyak sektor usaha mulai mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Banyak sektor sekarang bersifat capital intensive atau padat modal. Perusahaan memilih efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi,” jelasnya.

Marsuki menambahkan, tekanan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, kenaikan BBM, hingga keterbatasan bahan baku industri ikut meningkatkan biaya produksi.

Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran.

“Kondisi itu memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menekan beban operasional,” ujarnya.

Selain faktor efisiensi dan digitalisasi, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) disebut turut mendorong perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja.

Meski demikian, Marsuki menilai angka PHK di Sulsel masih relatif kecil dibanding beberapa daerah lain.

Ia menyebut kasus PHK di Jawa Barat mencapai 1.721 orang dan Kalimantan Selatan sekitar 1.071 orang.

Namun, posisi Sulsel tetap terlihat menonjol karena perbandingan dilakukan secara nasional.

Marsuki mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat merasa aman hanya karena pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi.

Menurutnya, fenomena jobless growth harus menjadi alarm serius bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

“Pemda jangan merasa baik-baik saja. Ini harus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang dicapai belum inklusif,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor UMKM berbasis hilirisasi dan padat karya, terutama di daerah Bone dan Luwu Timur.

Selain itu, ia meminta adanya jaring pengaman sosial dan pelatihan ulang bagi tenaga kerja korban PHK.

Marsuki juga meminta Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun korban PHK yang ingin membangun usaha mandiri.

“Perbankan perlu didorong menyalurkan likuiditas ke sektor riil UMKM dengan dukungan lembaga penjamin agar masyarakat tetap punya peluang usaha,” katanya.