Andi Tobo: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Belum Waktunya

“Sementara di Indonesia, sering kali ketika pemimpin datang langsung ke masyarakat, baru diketahui belakangan siapa yang datang dan apa yang dibawa,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti masih tingginya biaya politik di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya matang, figur pemimpin dinilai masih sangat bergantung pada partai politik, sehingga biaya politik menjadi sangat mahal.

“Ini sudah menjadi rahasia umum. Biaya demokrasi kita sangat mahal. Salah satu penyebabnya karena masih adanya kemiskinan yang terstruktur,” kata dia.

Menurutnya, tingkat kemiskinan yang masih tinggi membuat praktik politik uang sulit dihindari.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang sangat kaya, sehingga ketimpangan sosial semakin melebar.

“Kalau semua orang sejahtera, tidak ada lagi yang bisa dibeli. Tapi faktanya, ketimpangan itu masih terjadi,” ungkap Andi Tobo.

Lebih lanjut, ia menegaskan demokrasi Indonesia tidak boleh berjalan mundur.

Ia mengingatkan agar penerapan sistem pemilihan kepala daerah tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat.

“Kita tidak mau berdemokrasi seperti gergaji, maju-mundur. Kalau mau kembali ke Pancasila, kita harus jujur melihat kondisi rakyat hari ini,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini telah banyak dipengaruhi kapitalisme dan liberalisme, yang berdampak pada ketimpangan sosial.

“Dampaknya terlihat jelas. Yang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. Dari situ, kita harus memilih sistem mana yang manfaatnya lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, Andi Tobo menegaskan pemilihan kepala daerah melalui legislatif bukan berarti sepenuhnya tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Namun, kebijakan tersebut tidak boleh lahir hanya karena kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai kita menerapkan sebuah aturan hanya karena keinginan golongan atau kelompok,” pungkasnya.

Tujuan demokrasi harus tetap untuk kesejahteraan rakyat. (*)