Andi Tobo: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Belum Waktunya

Ringkasan Berita:

• Ketua OKK DPW NasDem Sulsel, Andi Tobo Haruddin, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD belum tepat diterapkan di Indonesia saat ini. 
• Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman pemilihan langsung dan perwakilan. 
• Faktor mahalnya biaya politik, kemiskinan, serta ketimpangan sosial menjadi pertimbangan utama agar demokrasi tidak berjalan mundur.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, Andi Tobo Haruddin, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif belum tepat diterapkan pada kondisi Indonesia saat ini.

Wacana tersebut belakangan semakin menguat.

Sejumlah partai politik di parlemen telah menyatakan sikap.

Empat partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB, menyatakan setuju terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sementara itu, PDIP secara terbuka menolak wacana tersebut.

Adapun tiga partai lainnya, yakni NasDem, Demokrat, dan PKS, belum memberikan sikap resmi.

Menurut Andi Tobo, Indonesia sejatinya telah memiliki pengalaman menjalankan dua sistem pemilihan kepala daerah, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme perwakilan.

Dari pengalaman tersebut, masyarakat dinilai sudah dapat menilai sistem mana lebih banyak membawa manfaat dan mana yang justru menimbulkan mudarat.

“Kita ini sudah mengalami dua-duanya. Kita telah menjalankan pemilihan langsung dan juga sistem perwakilan. Dari situ, kita bisa menilai mana yang lebih banyak mudaratnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya,” kata Andi Tobo saat dihubungi Tribun Timur, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, perdebatan mengenai sistem pemilihan kepala daerah seharusnya dilihat dari sudut pandang demokrasi serta kondisi sosial masyarakat saat ini.

Menurutnya, baik pemilihan langsung maupun melalui legislatif pada dasarnya sama-sama memiliki kelebihan. Namun, penerapannya harus melihat kesiapan masyarakat.

“Hanya saja, belum pada momentum yang tepat untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Andi Tobo kemudian membandingkan praktik demokrasi di sejumlah negara Eropa dengan kondisi demokrasi di Indonesia.

Di negara dengan demokrasi yang telah mapan, masyarakat dan partai politik aktif menilai calon pemimpin berdasarkan gagasan serta program yang ditawarkan.

“Sementara di Indonesia, sering kali ketika pemimpin datang langsung ke masyarakat, baru diketahui belakangan siapa yang datang dan apa yang dibawa,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti masih tingginya biaya politik di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya matang, figur pemimpin dinilai masih sangat bergantung pada partai politik, sehingga biaya politik menjadi sangat mahal.

“Ini sudah menjadi rahasia umum. Biaya demokrasi kita sangat mahal. Salah satu penyebabnya karena masih adanya kemiskinan yang terstruktur,” kata dia.

Menurutnya, tingkat kemiskinan yang masih tinggi membuat praktik politik uang sulit dihindari.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang sangat kaya, sehingga ketimpangan sosial semakin melebar.

“Kalau semua orang sejahtera, tidak ada lagi yang bisa dibeli. Tapi faktanya, ketimpangan itu masih terjadi,” ungkap Andi Tobo.

Lebih lanjut, ia menegaskan demokrasi Indonesia tidak boleh berjalan mundur.

Ia mengingatkan agar penerapan sistem pemilihan kepala daerah tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat.

“Kita tidak mau berdemokrasi seperti gergaji, maju-mundur. Kalau mau kembali ke Pancasila, kita harus jujur melihat kondisi rakyat hari ini,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini telah banyak dipengaruhi kapitalisme dan liberalisme, yang berdampak pada ketimpangan sosial.

“Dampaknya terlihat jelas. Yang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya. Dari situ, kita harus memilih sistem mana yang manfaatnya lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, Andi Tobo menegaskan pemilihan kepala daerah melalui legislatif bukan berarti sepenuhnya tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Namun, kebijakan tersebut tidak boleh lahir hanya karena kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai kita menerapkan sebuah aturan hanya karena keinginan golongan atau kelompok,” pungkasnya.

Tujuan demokrasi harus tetap untuk kesejahteraan rakyat. (*)