Daftar 6 DPD I Golkar Sudah Punya Ketua Baru, Sulsel Belum Dapat Jadwal DPP

TRIBUN-TIMUR.COM -- 6 DPD I Golkar provinsi sudah punya ketua baru. Ketua Umum Bahlil Lahadalia sudah mendatangi 6 provinsi untuk pembukaan musyawarah daerah.

Hingga 31 Oktober 2025 ini, Sulawesi Selatan belum dapat giliran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Bahlil Lahadalia memilih mendahulukan provinsi lainnya.

Adapun masa jabatan M Taufan Pawe akan berakhir pada 16 November 2025 dua pekan depan.

Jika jadwal musda belum terbit, DPP bisa menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD I Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe.

Nantinya Plt Ketua bertugas menggelar musda dan melahirkan pengurus baru definitif masa jabatan lima tahun ke depan.

Adapun 6 daerah sudah memilih ketua, Pertama DPD I Golkar DI Yogyakarta.

Hasil Musda berakhir aklamasi.

Singgih Januratmoko, anggota Komisi VI DPR RI sekaligus pengusaha ritel, terpilih secara aklamasi dalam Musda XI Golkar DIY yang berlangsung di Hotel New Saphir, Jogja, Minggu malam (18/5/2025).

Kedua Musda Golkar DPD I Bali.

Hasil Musda menetapkan Gde Sumarjaya Linggih (Demer) sebagai ketua. Gde terpilih aklamasi menggantikan I Nyoman Sugawa Korry dalam Musda Golkar Bali di Denpasar, Minggu (13/7/2025).

Ketiga Musda Golkar DPD I DKI Jakarta.

Hasil Musda, Ahmed Zaki Iskandar kembali memimpin Golkar DKI Jakarta untuk periode 2025–2030.

Ahmed terpilih secara aklamasi dalam Musda XI, Rabu (23/7/2025).

Keempat Musda Golkar DPD I Gorontalo.

Idah Syahidah Rusli Habibie dipercaya memimpin Golkar Gorontalo setelah terpilih dalam Musda VI yang digelar Ahad malam, 27 Juli 2025.

Kelima Musda Golkar Kalimantan Selatan.

Hasnuryadi Sulaiman, putra mendiang tokoh Banua H. Abdussamad Sulaiman HB, terpilih aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kalsel periode 2025–2030 dalam Musda XI yang berlangsung Minggu (3/8/2025).

Menariknya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir langsung dalam Musda Golkar Kalimantan Selatan yang digelar di Fugo Hotel Banjarmasin.

Teranyar Ketua Umum Bahlil Lahadalia memillih mendahulukan Sulawesi Tengah.

Bahlil datang membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah, Minggu (24/8/2025).

Musda tersebut digelar di Sriti Convention Hall, Jl Durian, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP Golkar Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Muhidin M Said, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

Sedikitnya 2.500 kader Partai Golkar hadir dalam forum ini. 

Mereka terdiri atas perwakilan DPD Golkar dari 12 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, DPD Golkar Sulteng, organisasi pendiri seperti Kosgoro, Soksi, MKGR, serta organisasi sayap AMPI dan AMPG.

Dalam sambutannya, Bahlil Lahadalia menegaskan Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah. 

Forum ini menghasilkan tiga keputusan penting: evaluasi program kerja lima tahun sebelumnya, perumusan program lima tahun ke depan, serta pemilihan ketua DPD dan formatur yang akan menyusun kepengurusan baru.

“Golkar adalah partai tertua yang memiliki rekam jejak sejarah dalam membangun demokrasi,” ujar Bahlil.

Ia mengapresiasi kinerja kepengurusan lama di bawah pimpinan Arus Abdul Karim yang dinilai berhasil mencetak prestasi politik. 

Dalam Pemilu 2024, Partai Golkar di Sulteng berhasil mengantarkan dua kader menjadi anggota DPR RI, mempertahankan kursi Ketua DPRD Provinsi, meraih 59 kursi DPRD kabupaten/kota dengan sembilan di antaranya menjadi Ketua DPRD, serta mengantarkan tujuh bupati dan dua wakil kepala daerah terpilih.

Bahlil menegaskan pentingnya persatuan, soliditas, dan kerja sama untuk membesarkan partai. 

Ia mengingatkan agar tidak ada konflik internal yang justru merugikan partai.

“Siapa pun yang terpilih nantinya harus mendapat dukungan luas dalam menghadapi tantangan ke depan. Kepengurusan mendatang harus diisi kader-kader yang terpilih dan tidak memicu perpecahan di internal Golkar,” tandasnya.

Masa Jabatan Taufan Pawe Berakhir November

Kurang dari sebulan masa jabatan Ketua DPD I Golkar Sulsel M Taufan Pawe berakhir.

Surat keputusan (SK) Pengurus DPD I Golkar Sulsel periode 2020-2025 genap lima tahun pada 19 November 2025 dua pekan depan.

Sejatinya Taufan Pawe terpilih memimpin Golkar Sulsel di musyawarah daerah pada 8 Agustus 2020 lalu.

Namun SK Pengurus baru terbit tiga bulan kemudian pada November 2025.

Saat itu SK diterbitkan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia bisa menunjuk pelaksana tugas ketua apabila masa jabatan Taufan Pawe berakhir.

Fungsionaris DPP Golkar Abdul Razak Said (47) mengatakan, kalaupun jadwal musda XI nanti melampaui akhir masa jabatan Taufan, maka tak menutup kemungkinan DPP akan menunjuk Plt Ketua DPD, untuk konsolidasi menjelang musda.

“Cuma Plt Ketua ini, biasanya syaratnya harus pengurus DPP, atau tunggu petunjuk Ketum,” kata Abdul Razak Said saat dihubungi Tribun Timur Kamis (30/10/2025).

Kenapa Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulsel molor?

“Pak Ketum (Bahlil Lahadalia) tak mau gegabah. Sulsel itu 1 dari 4 lumbung utama Golkar, selain Jabar, Sumut dan Riau,” ujar fungsionaris DPP Golkar Abdul Razak Said (47), menjawab pertanyaan Tribun, Kamis (30/10/2025).

Peryataan Razak  ini, mengutip arahan formil dan informil Ketum DPP Bahlil Lahadalia (49) dan Ketua Bappilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi, Muhiddin M Said (75), di sejumlah kesempatan.

“Kami tahu soal Golkar Sulsel ini Pak Ketum sangat serius. Prestasi, track record calon ketua, pengurus, dan program pemenangan 2029 di Sulsel harus betul-betul kongkret,” ujar Acha, sapaan Razak Said.

Kenapa?

Dominasi Golkar (362.182 suara atau 15,2 persen) di parlemen Sulsel, hasil pemilu legislatif Februari 2024 lalu, direbut Partai Nasdem (434.325 suara atau 18,22 persen).

“Pak ketum ingin, di Botolempangan (kantor DPD Golkar Sulsel) itu lebih banyak DD pelat merah satu digit yang parkir kalau rapat DPD, seperti 20 tahun lalu.,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini kader Golkar jadi kepla daerah hanya Makassar (Munafri Arifuddin),  Barru (Andi Ina Kartika), dan Bantaeng (Fathul Fauzi Nurdin). 

Ketua DPRD ada Barru, Selayar, Soppeng, Parapare, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Luwu Utara.

Meski, jelasnya, hasil pilkada dengan pemilu legislatif tak bisa disamakan. 

“Kalau pemilu legislatif itu mesin partai. Penempatan caleg dan kuasi kekuasaan lokal. Kalau pilkada, ketokohan dan koalisi mesin-mesin partai lain, jadi tidak murni partai.”

Diakui, jumlah legislator Golkar Sulsel di parlemen nasional juga tergerus dalam 25 tahun terakhir.

“Pemilu 1999 kita 12 kursi. Pemilu 2004 naik jadi 14 (kursi), lalu turun jadi 8 (Pemilu 2009), lalu 2014 cuma dapat lima, 2019 cuma lima dan terakhir 2024 turun lagi jadi empat justru saat jatah kursi Sulsel di perlemen sudah 24,” ujar aktivis PB HMI ini.

Sejatinya, jelas Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi DPP Golkar ini, masih ada diskusi legal soal periodisasi resmi kepengurusan Taufan Pawe di Sulsel.

“Masa jabatan Pak Taufan (Pawe) sesuai amanat musda Jakarta, itu berakhir Agustus 2025. Tapi di SK akhir pengangkatannya sebagai Ketua DPD (Golkar) Sulsel, berakhir 19 November 2025.”

Menurutnya, kalaupun jadwal musda XI nanti melampaui akhir masa jabatan Taufan, maka tak menutup kemungkinan DPP akan menunjuk Plt Ketua DPD, untuk konsolidasi menjelang musda.

“Cuma Plt Ketua ini, biasanya syaratnya harus pengurus DPP, atau tunggu petunjuk Ketum.”

Musda adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di Golkar daerah.

Hingga pekan terakhir Oktober atau tiga pekan sebelum masa jabatan Taufan Pawe berakhir, DPP Golkar belum menentukan jadwal dan venue Musda XI Golkar Sulsel.

Acha membenarkan ada lima figur pengganti Taufan Pawe.

Figur itu antara lain, Munafri Arifuddin (Walikota Makassar), Andi Ina Kartika (Bupati Barru), Ilham Arief Sirajuddin (eks Walikota Makassar), Adnan Purichta Ichsan (eks Bupati Gowa), dan Supriansa Mannahawu (eks legislator DPR RI).

Suara Pemilu 2024 dan Kursi DPRD Sulsel

1. Partai NasDem : 434.325 suara (18,22 persen) - 17 kursi

2. Partai Golkar, 362.182 suara (15,2 persen) - 14 kursi

3. Partai Gerindra 354.787 suara (14,89 persen) - 13 kursi

4. PPP 205.792 suara (8,63 persen) - 8 kursi

5. PKB 191. 147 suara (8,02 persen) -  8 kursi

6. Partai Demokrat 197.009 suara  (8,27 persen) - 7 kursi

7. PKS 159.618 suara (6,7 persen) -  7 kursi

8. PDI-Perjuangan 150.390 suara (6,31 persen) - 6 kursi

9. PAN 156.768 (6,58 persen) — 4 kursi

10. Partai Hanura 36.705 suara (1,54 persen) 1 kursi

Non Parlemen

11. Partai Gelora 44.872 suara (1,88 persen)

12. Partai Perindo 29.509 suara (1,24 persen)

13. PSI 19.662 suara (0,82 persen)

14. PBB 13.236 suara (o,56 persen)

15. Partai Ummat 10.189 suara (0,43 persen) 

16. Partai Garda Republik  8.587 suara (0,36 persen)

17. Partai Buruh 5.317 suara (0,22 persen) 

18. Partai Kebangkitan Nusantara 3.145 suara (0,13 persen).

Dari data KPU Sulsel, untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tercatat sebanyak 6.670.582 juta jiwa tersebar di 24 kabupaten kota, terdiri dari 313 kecamatan dan 3.059 kelurahan dan desa. 

Jumlah pemilih terbanyak berada di Kota Makassar 1.036.965 juta pemilih, disusul Kabupaten Bone 587.777 pemilih dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Selayar 101.175 pemilih.