DPRD Sulsel: Anak Sekolah Harus Tetap Dapat MBG Meski Ada Dapur Ditutup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, merespons penutupan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Panakkukang, Kota Makassar. 

Penutupan itu membuat 12 sekolah yang memiliki ribuan siswa kehilangan layanan gizi harian.

Ia menegaskan, langkah penutupan dapur tidak boleh menghambat hak anak sekolah untuk tetap mendapatkan makanan bergizi.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera mencarikan solusi agar program MBG tetap berjalan tanpa terputus.

Politisi Partai Golkar itu meminta agar segera dicari solusi agar anak-anak tetap menerima layanan MBG. 

"Misalnya dengan menambahkan kuota di dapur MBG terdekat, atau mengoperasikan dapur MBG yang sudah siap secara operasional. Tapi tentu keputusannya ada di tangan Badan Gizi Nasional,” ujar Rahman Pina, Selasa (30/9/2025).

Rahman Pina menekankan, selama ini anak-anak sekolah sudah merasakan manfaat nyata dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: 2 Kecamatan Lokasi Pilot Project MBG di Luwu, Legislator Ingatkan Kebersihan Dapur

Karena itu, ia meminta agar keberlangsungan program tetap dijaga, meski ada kendala teknis di lapangan.

“Selama ini anak-anak sudah merasakan dampak positif dari kebijakan Presiden Prabowo untuk memberi makan bergizi gratis kepada anak sekolah. Jangan sampai terputus hanya karena ada dapur yang ditutup,” tambahnya.

Rahman Pina berharap agar seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, BGN, maupun mitra pelaksana, bekerja sama memastikan MBG tetap berjalan. 

Menurutnya, gizi yang baik bagi anak-anak merupakan investasi masa depan bangsa.

“Kita berharap seluruh anak sekolah di Sulsel secepatnya menerima layanan makan bergizi gratis lagi. Ini menyangkut hak gizi anak-anak dan masa depan mereka,” tegasnya.

Sekolah Tak Dapat MBG 

Dua belas Sekolah di Makassar tak lagi menerima makan bergizi gratis (MBG) pasca penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Kecamatan Panakkukang. 

Dua belas Sekolah tersebut antara lain SD Inpres Tamamaung 1, SD Inpres Tamamaung 2, SD Inpres Tamamaung 3, SD Negeri Tamamaung, SD Negeri Tamamaung 1.

Selanjutnya SD Inpres Karwisi 2, SD Inpres Panaikang 1/1, SD Inpres Panaikang 2/1, SD Inpres Pampang 1, SD Inpres Pampang 2, SD Rama Sejahtera, dan SMP Rama Sejahtera. 

Total 3.569 siswa dari 12 Sekolah tersebut tak lagi menerima manfaat MBG. 

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Solemenan. 

Baca juga: Menu MBG di Kajang Bulukumba Tak Layak Konsumsi, Pisang dan Tempe Ditemukan Berulat

Hanya saja, Achi meluruskan isu pengurangan harga per porsi MBG bukan penyebab berhentinya dapur tersebut beroperasi. 

Informasi yang ia himpun, dapur MBG tersebut tak memenuhi prosedur operasional (SOP).

Sanitasi hingga pengelolaan limbah SPPG Panakkukang 02 dinilai tidak penuhi standar kelayakan. 

"Protap harus sesuai yang ada sekarang, untuk izin operasional dan lain-lain. Misalkan dari segi sanitasi tidak terpenuhi, makanya mereka tutup," ucap Achi ditemui di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (29/9/2025).

"Jadi bukan karena persoalan harga makanan. Lebih kepada proses sanitasi dapurnya, sama pengolahan limbahnya didalam," sambungnya.

Kata Achi, dapur MBG tersebut akan kembali beroperasi jika sudah memenuhi SOP. 

Sebelumnya, beredar informasi tentang pemangkasan harga satuan makanan MBG di SPPG Panakukang 02 Makassar.

Penutupan dapur ini menyusul harga jatah makanan bergizi gratis Rp6500 seporsi.

Belasan pekerja l kehilangan pekerjaan. Ratusan siswa di sekolah penerima manfaat pun kembali bawa bekal dari rumah.

Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing mengkonfirmasikan kejadian ini Jumat (26/9/2025).

“Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp 6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu,” ujarnya.

Katanya, perubahan tersebut sesuai petunjuk Kepala SPPG Surianty. 

Tribun Timur sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepala Surianty, namun tak direspon.(*)