Selayar Diambang Pemekaran, Takabonerate Diusul Lepas Kabupaten Induk

Hal ini mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan. 

Tujuannya agar daerah yang dimekarkan mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi administratif, pemekaran harus didukung oleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah kabupaten/kota induk, serta DPRD provinsi dan gubernur. 

Selanjutnya, naskah akademik yang memuat kajian administratif, teknis, dan kewilayahan harus disiapkan dan diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dukungan masyarakat melalui musyawarah atau berita acara juga menjadi syarat penting sebelum proses pemekaran bisa dilanjutkan.

Tahapan pemekaran daerah dimulai dari pengajuan usulan oleh daerah.

Kemudian diverifikasi dan dievaluasi oleh Kemendagri. 

Setelah itu, penilaian kelayakan dilakukan Tim Pusat Penataan Daerah (TPPD) sebelum diterbitkan rekomendasi ke Presiden. 

Penetapan akhir pemekaran hanya bisa dilakukan melalui undang-undang yang disahkan oleh DPR dan ditandatangani Presiden.

Selain itu, UU 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemekaran daerah harus dilakukan setelah melalui moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonomi yang telah ada. 

Artinya, meski ada ratusan usulan DOB, pemerintah pusat tidak bisa langsung menyetujui tanpa kajian mendalam dan kesiapan administratif yang matang.(*)