TKD Palopo 2026 Dipangkas Rp 112 Miliar, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tergerus

Jika TKD kembali dipangkas, sebagian besar anggaran akan terserap untuk belanja pegawai, sementara ruang pembangunan makin terbatas.

“Kalau TKD berkurang, separuh lebih anggaran kita habis untuk belanja pegawai. Dampaknya, porsi pembangunan jadi sangat kecil,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah program yang dirancang untuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur kemungkinan besar direvisi atau ditunda.

Pemkot Palopo kini menyiapkan langkah efisiensi agar kegiatan prioritas tetap berjalan.

Meski begitu, Akhmad menegaskan Pemkot tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran dan pelayanan masyarakat.

Ia memastikan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan tetap menjadi prioritas.

“Kami berupaya agar pelayanan dasar tetap berjalan. Namun untuk kegiatan fisik dan proyek penunjang, kemungkinan akan ada penyesuaian,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ome itu berharap pemerintah pusat memahami kondisi fiskal daerah, khususnya kota dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Palopo.

“Kami tahu kebijakan ini bagian dari penyesuaian fiskal nasional, tapi kami berharap ada ruang evaluasi. Daerah seperti Palopo sangat bergantung pada TKD untuk melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, juga menilai pemangkasan TKD sangat berpengaruh terhadap keuangan daerah.

Ia menyebut Palopo dengan PAD kecil akan mengalami kesulitan anggaran.

“Ini sangat berpengaruh. Kita akan kekurangan anggaran. Palopo pasti kesulitan karena PAD-nya kecil,” ujar Darwis.

Ia menjelaskan, dampak pengurangan TKD tidak hanya memengaruhi pembangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu pembayaran gaji pegawai jika tidak diantisipasi.

“Ini bisa berdampak ke pembangunan, bahkan kemungkinan pembayaran gaji pegawai juga akan terkena imbasnya,” tambahnya.

Darwis mendorong Pemkot menata belanja lebih selektif, dengan memprioritaskan program penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah kota harus menata belanja, mana yang betul-betul penting untuk masyarakat. Program yang bersentuhan langsung dengan warga harus dipertahankan, sementara program administratif perlu dirasionalisasi,” tegasnya.

Ia juga berharap kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Palopo. (*)