TKD Palopo 2026 Dipangkas Rp 112 Miliar, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tergerus

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi tantangan menyusul kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Salah satu anggaran dipangkas adalah Dana Transfer Umum (DTU), terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU Palopo berkurang ratusan miliar pada 2026.

DAU tidak terikat penggunaannya turun dari Rp 446 miliar pada 2025 menjadi Rp 420 miliar.

Begitu pula DAU terikat seperti pendidikan, kesehatan, dan pendanaan kelurahan.

Anggaran pendidikan turun dari Rp 48 miliar menjadi Rp 3 miliar.

Dana kesehatan sebelumnya Rp 25 miliar kini ditiadakan.

Total DAU Palopo 2026 sebesar Rp 434 miliar, berkurang Rp 101 miliar dari tahun sebelumnya mencapai Rp 535 miliar.

DBH juga turun dari Rp 15 miliar pada 2025 menjadi Rp 5 miliar pada 2026.

Secara keseluruhan, Dana Transfer Umum Palopo berkurang sekitar Rp 112 miliar.

Baca juga: Dana TKD Wajo 2026 Dipotong Rp336 Miliar, Pendidikan dan Kesehatan Paling Terdampak

Pemangkasan ini diperkirakan berdampak besar terhadap kemampuan daerah menjalankan program pembangunan.

Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengatakan pengurangan TKD membuat ruang fiskal semakin sempit.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi pelaksanaan program prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami berharap kebijakan ini ditinjau kembali agar anggaran TKD bisa ditambahkan. Pengurangannya sangat berdampak terhadap program pembangunan,” ujar Akhmad Syarifuddin, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, porsi belanja pegawai di Palopo sudah melebihi 49 persen dari total APBD.

Jika TKD kembali dipangkas, sebagian besar anggaran akan terserap untuk belanja pegawai, sementara ruang pembangunan makin terbatas.

“Kalau TKD berkurang, separuh lebih anggaran kita habis untuk belanja pegawai. Dampaknya, porsi pembangunan jadi sangat kecil,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah program yang dirancang untuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur kemungkinan besar direvisi atau ditunda.

Pemkot Palopo kini menyiapkan langkah efisiensi agar kegiatan prioritas tetap berjalan.

Meski begitu, Akhmad menegaskan Pemkot tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran dan pelayanan masyarakat.

Ia memastikan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan tetap menjadi prioritas.

“Kami berupaya agar pelayanan dasar tetap berjalan. Namun untuk kegiatan fisik dan proyek penunjang, kemungkinan akan ada penyesuaian,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ome itu berharap pemerintah pusat memahami kondisi fiskal daerah, khususnya kota dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Palopo.

“Kami tahu kebijakan ini bagian dari penyesuaian fiskal nasional, tapi kami berharap ada ruang evaluasi. Daerah seperti Palopo sangat bergantung pada TKD untuk melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, juga menilai pemangkasan TKD sangat berpengaruh terhadap keuangan daerah.

Ia menyebut Palopo dengan PAD kecil akan mengalami kesulitan anggaran.

“Ini sangat berpengaruh. Kita akan kekurangan anggaran. Palopo pasti kesulitan karena PAD-nya kecil,” ujar Darwis.

Ia menjelaskan, dampak pengurangan TKD tidak hanya memengaruhi pembangunan, tetapi juga berpotensi mengganggu pembayaran gaji pegawai jika tidak diantisipasi.

“Ini bisa berdampak ke pembangunan, bahkan kemungkinan pembayaran gaji pegawai juga akan terkena imbasnya,” tambahnya.

Darwis mendorong Pemkot menata belanja lebih selektif, dengan memprioritaskan program penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah kota harus menata belanja, mana yang betul-betul penting untuk masyarakat. Program yang bersentuhan langsung dengan warga harus dipertahankan, sementara program administratif perlu dirasionalisasi,” tegasnya.

Ia juga berharap kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Palopo. (*)