Pemkab Bone Bentuk Satgas Optimalisasi PAD Antisipasi Dampak Pemotongan Dana Transfer

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone tengah bersiap menghadapi potensi pemotongan dana transfer dari pusat yang dinilai akan berdampak besar terhadap struktur anggaran daerah.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Saharuddin, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa besar persentase pemotongan tersebut. 

Namun, ia menegaskan pemangkasan dana transfer, sekecil apa pun, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Kami belum mengetahui berapa persen pemotongannya. Namun tentunya berapa pun pengurangannya sangat berpengaruh terhadap anggaran kita. Karena 88 persen itu kita bergantung pada dana transfer, sementara kemampuan kita hanya sekitar 11 persen lebih,” ujar Andi Saharuddin saat dikonfirmasi Tribun-timur.com Selasa (14/10/2025).

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bone membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertugas memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.

“Kami intens melakukan pertemuan dengan para pemangku PAD dan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengoptimalkan potensi dan menambah target PAD,"akuinya. 

"Harapannya, melalui kolaborasi ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,”sambungnya.

Andi Saharuddin mengaku khawatir, jika PAD tidak dimaksimalkan sementara dana transfer mengalami pemotongan, maka daerah berpotensi mengalami turbulensi dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

“Kalau tidak dimaksimalkan, kami khawatir akan terjadi turbulensi dalam mengakomodir seluruh program yang sudah maupun yang akan dijalankan,”jelasnya.

Kendati demikian, ia menegaskan Pemkab Bone akan tetap berupaya menjaga agar hak para pegawai, terutama gaji, tidak terdampak oleh kondisi fiskal tersebut.

“Kami berharap pemangkasan dana ini tidak berimbas pada keterlambatan gaji para pegawai. Kami akan berupaya supaya hak-hak pegawai tidak dikorbankan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Bone juga tengah menyiapkan sejumlah justifikasi atas hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penambahan target PAD dalam perubahan anggaran.

“Kita sudah coba menaikkan target PAD di perubahan ini, tapi ada evaluasi dari provinsi. Sekarang kami sedang menyiapkan justifikasi sebelum ke Kemendagri,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Idris Alang, mengungkapkan pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi terkait kebijakan tersebut.

“Belum ada rekomendasinya. Mungkin besok atau lusa sudah ada. Kita tunggu saja,” tandasnya.