TKD Palopo 2026 Dipangkas Rp 112 Miliar, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tergerus

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi tantangan menyusul kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Salah satu anggaran dipangkas adalah Dana Transfer Umum (DTU), terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU Palopo berkurang ratusan miliar pada 2026.

DAU tidak terikat penggunaannya turun dari Rp 446 miliar pada 2025 menjadi Rp 420 miliar.

Begitu pula DAU terikat seperti pendidikan, kesehatan, dan pendanaan kelurahan.

Anggaran pendidikan turun dari Rp 48 miliar menjadi Rp 3 miliar.

Dana kesehatan sebelumnya Rp 25 miliar kini ditiadakan.

Total DAU Palopo 2026 sebesar Rp 434 miliar, berkurang Rp 101 miliar dari tahun sebelumnya mencapai Rp 535 miliar.

DBH juga turun dari Rp 15 miliar pada 2025 menjadi Rp 5 miliar pada 2026.

Secara keseluruhan, Dana Transfer Umum Palopo berkurang sekitar Rp 112 miliar.

Baca juga: Dana TKD Wajo 2026 Dipotong Rp336 Miliar, Pendidikan dan Kesehatan Paling Terdampak

Pemangkasan ini diperkirakan berdampak besar terhadap kemampuan daerah menjalankan program pembangunan.

Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengatakan pengurangan TKD membuat ruang fiskal semakin sempit.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi pelaksanaan program prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami berharap kebijakan ini ditinjau kembali agar anggaran TKD bisa ditambahkan. Pengurangannya sangat berdampak terhadap program pembangunan,” ujar Akhmad Syarifuddin, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, porsi belanja pegawai di Palopo sudah melebihi 49 persen dari total APBD.